Pekanbaru, elaeis.co – Target ambisius produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional sebesar 100 juta ton pada 2045 dinilai bukan sekadar mimpi. Sekretaris Jenderal (sekjen) DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr. Rino Afrino, menegaskan bahwa capaian itu realistis jika disertai langkah cepat dan terukur, terutama melalui percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penggunaan bibit unggul, serta pembentukan Badan Otoritas Sawit Nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Rino dalam seminar nasional “Mampukah Produksi Sawit 100 Juta Ton Tercapai pada 2045?” yang menjadi bagian dari rangkaian Sawit Indonesia Expo and Conference (SIEXPO) 2025 di Pekanbaru, Riau, pada 7–9 Agustus 2025.  

Seminar menghadirkan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Agronomist APAC K+S Asia Pacific Jacques Poulian, serta dimoderatori oleh Djono Albar Burhan.

Menurut Rino, jalan menuju 100 juta ton CPO masih menghadapi hambatan serius. Dominasi tanaman tua, rendahnya produktivitas di kisaran 2–3 ton/ha/tahun, serta keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, dan pendampingan teknis menjadi faktor utama yang perlu diatasi.

“PSR harus dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional. Lompatan produktivitas dan pendapatan petani bisa dicapai dengan regulasi yang jelas dan dukungan birokrasi yang simpel,” tegas Rino.

Apkasindo mengusulkan agar PSR otomatis berlaku bagi sawit eksisting yang ditanam sebelum 2020, sesuai amanat UU Cipta Kerja. Sertifikasi ISPO juga perlu dirampungkan sebelum 2029, sejalan dengan dorongan digitalisasi dan mekanisasi pertanian, serta integrasi program sarana-prasarana, ISPO, dan PSR melalui BPDP.

Rino optimistis Indonesia tidak harus menunggu hingga 2045 untuk mencapai target 100 juta ton CPO. Menurutnya, dengan strategi fast track, target itu bisa diraih lebih cepat melalui langkah-langkah konkret seperti legalisasi lahan perkebunan rakyat, pembenahan tata kelola industri sawit, peningkatan produktivitas lewat bibit unggul dan teknologi tepat guna, serta memastikan adanya jaminan pasar yang adil bagi petani.

Ia menambahkan, salah satu gagasan kunci Apkasindo adalah pembentukan Badan Otoritas Sawit Nasional. Lembaga tunggal ini diharapkan menjadi pusat kendali untuk tata kelola perizinan, diplomasi internasional, riset, hingga penentuan harga sawit nasional.

“Konsolidasi lembaga dari 37 kementerian/lembaga menjadi satu badan akan mempercepat efisiensi, mengoptimalkan penerimaan negara, dan memperkuat posisi sawit Indonesia di kancah global,” jelasnya.

Melalui strategi percepatan ini, APKASINDO yakin sawit Indonesia tidak hanya mencapai 100 juta ton CPO pada 2045, tetapi juga mengantarkan Indonesia menuju kedaulatan ekonomi, pangan, dan energi.