Pekanbaru, elaeis.co - Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit hingga kini masih belum juga bisa terealisasi untuk daerah. Riau, menjadi salah satu daerah yang paling mengharapkan dana itu. 

Perjuangan Gubernur Riau, Syamsuar, juga telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini juga telah disuarakan ke Kementerian Keuangan. 

"Pak Gubernur pada tahun 2020 sebelum UU HKPD keluar, sudah mengumpulkan seluruh gubernur penghasil sawit di Riau. Dan bersama-sama untuk menyuarakannya di tingkat nasional," kata Sekretaris Bappeda Litbang Provinsi Riau, Purnama Irawansyah kepada elaeis.co, kemarin. 

"Pak Gubernur juga meminta perwakilan parlemen masing-masing daerah penghasil sawit di pusat untuk menggesa itu, bagaimana nantinya DBH itu bisa masuk ke provinsi penghasil," tambahnya. 

Usai hal itu dilakukan, kata Purnama, akhirnya diterbitkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Melalui regulasi itu, memang dimungkinkan daerah mendapatkan DBH sawit. Namun memang sampai saat ini belum bisa terealisasi. 

"Pak Gubernur beberapa kali ke Jakarta untuk bertemu pihak-pihak terkait agar ini digesa. Tapi kan tidak bisa Riau sendiri. Pak gubernur berharap bisa mengajak seluruh gubernur penghasil sawit sama-sama denhan parlemennya untuk bisa mendapatkan DBH itu, seperti halnya tembakau dan lainnya," jelas Purnama. 

Dia juga belum bisa memastikan apakah DBH sawit itu bisa dirasakan Riau tahun depan. Lantaran sampai sekarang belum ada kepastian dari Kementerian Keuangan kapan DBH sawit itu bisa terealisasi. 

"Tergantung Kementerian Keuangan, apakah mau membagi kuenya ke daerah. Karena kan ada pembiayaan strategis nasional yang harus menjadi korban nantinya kalau dana itu dibagi-bagi ke daerah juga," ujarnya. 

"Tapi sebetulnya untuk membangun Indonesia, siapa saja yang mau membangun bisa. Terkait DBH ini, kalau itu bisa di transfer ke daerah, ya biar daerah yang membangun. Tinggal nanti disesuaikan program strategis nasional itu ke daerah," pungkasnya.