Pekanbaru, elaeis.co - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil kelapa sawit sebanyak Rp 3,4 triliun dari total alokasi DBH Sawit pada APBN 2023, yakni Rp 136,25 triliun.

Ini memang hal yang ditunggu-tunggu oleh daerah penghasil sawit. Dan ini juga telah lama diperjuangkan oleh para kepala daerah penghasil, terutama Riau yang menjadi inisiatornya.

"Alokasi DBH ini sudah sangat lama dicita-cita kan oleh Provinsi, kabupaten/kota penghasil minyak sawit. Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Gulat Medali Emas Manurung kepada elaeis.co, Jumat (14/4).

Gulat mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi seluruh gubernur sentra sawit yang telah memperjuangkan DBH tersebut.

"Kami petani sawit patut mengapresiasi Gubernur Riau sebagai inisiator beberapa kali pertemuan sesama gubernur di Riau yang langsung dihadiri oleh 7 gubernur penghasil sawit. Untuk itu kami petani sawit memberikan apresiasi hormat atas jerih payah para gubernur yang sudah berjuang untuk keadilan provinsi sawit melalui DBH," ujarnya.

Gulat mengaku, selama ini petani sawit mendapatkan dua imbas langsung karena tidak adanya kontribusi langsung industri sawit kepada daerah dalam hal penambahan anggaran.

Pertama, kata dia, petani sawit sering kali terkena cibiran karena dituduh sebagai penyebab cepatnya rusak jalan dan jembatan yang dibangun dari APBD di kabupaten kota lokasi kebun sawit.

"Kedua dampaknya kepada kami sebagai petani karena jalan-jalan di perkebunan hancur lebur sementara kami petani sawit sudah menghasilkan devisa dan pendapatan negara tapi infrastuktur jalan ruas utama perkebunan sawit tidak terjamah anggaran APBN ataupun APBD setempat," ujarnya. 

"Tentu dengan DBH ini akan tersalurkan azas manfaat timbal-balik.Sudah tepat Daerah Sentra sawit akan mendapatkan manfaat dalam bentuk DBH," tambahnya.