Jakarta, elaeis.co - Belakangan ini larangan penanaman kelapa sawit di Jawa Barat (Jabar) masih santer terdengar. Bukan hanya menyita perhatian kelapa sawit, asosiasi juga turut menyoroti kebijakan Gubernur Jabar, Dedy Mulyadi tersebut.

Beragam persepsi lahir dari kebijakan KDM yang melarang petani menanam komoditi andalan Indonesia itu. Ini tentu juga digalakkan dengan berbagai pertimbangan.

Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai pembatasan penanaman kelapa sawit di Jabar seharusnya tidak dilihat dari boleh atau tidaknya budidaya kelapa sawit itu sendiri. Namun harus dilihat dari sisi hilir kelapa sawit itu sendiri.

Misalnya dilihat dari kapasitas produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada. Apabila luas tanam petani tidak sebanding dengan kemampuan serap pabrik, maka yang akan menanggung risiko dan kerugian adalah petani sendiri. 

Kondisi ini dapat menyebabkan harga TBS rendah, bahkan hasil panen tidak terserap karena kapasitas pabrik yang tidak mencukupi. Sementara pabrik kelapa sawit yang mengolah TBS di Jawa Barat hanya berjumlah satu unit dan telah memiliki kebun inti seluas 15.681 hektare (data 2023).

"Pelarangan penanaman sawit dapat dipahami dengan alasan bahwa Jawa Barat bukan wilayah ekosistem sawit. 
Kemudian fasilitas pendukung seperti PKS juga terbatas," ujar Ketum POPSI, Mansuetus Darto kepada elaeis.co, Senin (5/1).

Menurutnya, jika  petani dibiarkan bebas menanam sawit tanpa dukungan ekosistem sawit seperti pabrik, tanpa informasi yang memadai, dan tanpa kerja sama yang jelas dengan PKS, maka petani akan dirugikan. Sehingga, untuk apa petani memanen sawit apabila pabrik tidak mampu menampung.

"Kalaupun masih ditampung, harga akan rendah dan posisi tawar petani lemah. Pada akhirnya, petani telah menghabiskan lahannya, sementara sawit yang ditanam tidak mampu memberikan hasil ekonomi yang layak," paparnya.

"Analisis kita Gubernur Jawa Barat kemungkinan telah memahami risiko ini, bahwa petani akan dirugikan apabila sawit dikembangkan tanpa dukungan industri. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa kebijakan pelarangan ini juga dimanfaatkan sebagai branding politik agar terlihat pro-lingkungan, atau bahkan terkait dengan kepentingan industri sawit, yang ingin menjaga pasokan tetap terkonsentrasi pada kebun inti," imbuhnya lagi.