Jakarta, elaeis.co - Lagi-lagi Komisi IV DPR RI menyoroti alokasi anggaran yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) karena dinilai kurang berpihak ke petani kecil. 

Selama ini dana yang berasal dari pungutan ekspor (PE) minyak sawit itu lebih besar dialokasikan pada pengembangan dan subsidi biodiesel yang nota bene dikuasai korporasi besar. Tercatat sudah Rp 110 triliun lebih dana sawit dianggarkan untuk biodiesel. 

"Kalau melihat dari komposisi dana BPDPKS, 80 persennya untuk biodiesel. Sedangkan petani kecil kita ini hanya menikmati sisa saja, sekitar 20 persen," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan BPDPKS Kamis lalu. 
 
Politisi NasDem ini mengatakan, seharusnya alokasi anggaran BPDPKS itu bisa lebih berimbang antara ke korporasi dan petani. "Sebab PE itu tidak hanya bersumber dari sawit korporasi, tetapi juga sawit rakyat," tukasnya.
 
"Paling tidak komposisinya disesuaikanlah dengan jumlah luas lahan petani sawit kita," tambahnya.

Berdasarkan data yang dia pegang, 41 persen dari total lahan sawit yang ada di Indonesia adalah kebun sawit rakyat. "Semestinya bisalah 40 atau 50 persen dana sawit dikembalikan untuk program-program yang berpihak kepada petani sawit rakyat," katanya. 

Pada kesempatan itu dia juga meminta agar anggaran untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR) dinaikkan. Menurutnya, dana Rp 30 juta per hektare (ha) untuk PSR saat ini sudah tidak relevan lagi. 

"Dana untuk PSR semestinya minimal Rp 50 juta atau Rp 60 juta/ha yang bisa diakses oleh petani kita. Oleh karenanya kita dorong agar anggaran yang ada saat ini ditambah," ujarnya.