https://www.elaeis.co

CLOSE ADS
CLOSE ADS
Berita / Kalimantan /

Cerita Perusahaan Asing Merampas Tanah Transmigrasi di Kutim

Cerita Perusahaan Asing Merampas Tanah Transmigrasi di Kutim

Dari depan-belakang; Asmuni, Mateus dan Frans, saat mengitari kebun kelapa sawit yang ada di sana. foto. aziz


Kutai Timur, elaeis.co - Sudah 26 tahun Asmuni menjadi penduduk Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

Dia disuruh oleh pemerintah menjadi warga transmigrasi dari Desa Bacem Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah. 

Dua hektar lahan bersertifikat pun dibekali pemerintah untuk Asmuni bisa melanjutkan hidup. Lahan yang dua hektar itu; setengah hektar pekarangan rumah, setengah hektar Lahan Usaha-1 (LU-1) dan sisanya LU-2.

Sangat besarlah harapan lelaki yang kini sudah berumur 57 tahun itu, hidup keluarganya bisa lebih baik dari hasil mengelola lahan yang diberikan pemerintah tadi. 

Tapi sayang, dalam perjalanannya, cuma sehektar lahan itu yang bisa dikuasai oleh Asmuni. Soalnya pada tahun 2009, lahan LU-2 telah dicaplok oleh PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations (NIKP), perusahaan kelapa sawit milik orang Singapura yang datang ke Rantau Pulung.

Yang membikin ayah tiga anak ini tak habis pikir, lahan itu diambil begitu saja oleh perusahaan. Tanpa ganti rugi, tanpa perjanjian kerja sama. 

"Kayak dia saja yang punya lahan itu. Padahal jelas-jelas lahan itu milik saya, sertifikatnya masih saya simpan," cerita pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an "Daarul Qur'an" ini kepada elaeis.co di rumahnya di Desa Tanjung Labu, dua hari lalu.     

Dan yang merasakan nasib semacam itu ternyata bukan cuma Asmuni, tapi semua warga transmigrasi yang ada di desa itu. Kalau dihitung-hitung total lahan yang dicaplok perusahaan mencapai 200 hektar.  

Adalah Yohanes Bapista yang merinci luasan itu. Kebetulan lelaki 60 tahun ini Kepala Dusun II Desa Tanjung Labu. 

Biar seolah-olah perusahaan bekerja sama dengan warga, dibikinlah sebuah koperasi bersama. Namanya Koperasi Plasma Sari. Tapi sampai sekarang, tak selembar kertas pun ada tulisan yang menyebut bahwa koperasi bekerja sama dengan warga. 

"Tak ada MoU sama sekali," kata ayah 5 anak ini saat menemani elaeis.co mengitari perkampungan itu tiga hari lalu. 

Lantaran sudah terlalu lama tak ada kejelasan dan pohon sawit pun semakin tinggi. Satu persatu warga mencoba bertanya kepada perusahaan tentang nasib tanahnya. 

Begitu warga bertanya, perusahaan malah menyuruh warga itu bertanya ke pemerintah desa. "Begitulah terus dibola-bola," Frans Hewot menimpali. Lelaki 58 tahun ini bekas Kepala Dusun di desa itu. 

Ada pula yang berusaha mendatangi koperasi. Jawaban yang didapat aneh pula. "Sampean banyak utang di bank lho untuk membangun kebun itu," 

"Maka kami pun menjadi bingung. Kok lahan diagunkan sementara sertifikat saya simpan," nyengir Frans menceritakan itu. 

Lut, yang juga warga di sana cerita bahwa dia pernah terima duit dari bendahara koperasi. Yang menyerahkan duit itu istri si bendahara di rumah sang bendahara.  
Nilainya sekitar Rp2 jutaan. Tapi Lut tidak disodori kertas berisi rincian kenapa dia sampai dapat duit sekitar Rp2 juta itu.

Kalau Asmuni, dia malah lebih ngotot memperjuangkan tanahnya itu. Sampai-sampai dia sempat memanen sendiri kebun itu hingga berujung dilaporkan perusahaan ke polisi. 

Meski diperlakukan begitu, Asmuni tak jera, dia terus berusaha mempertahankan tanahnya itu. Singkat cerita, sejak 2014, tanah Asmuni yang sudah berisi tanaman sawit itu, tidak disentuh lagi oleh perusahaan, dibiarkan begitu saja. Tapi Asmuni tak bisa pula mengelola tanah itu. 

Pada 5 Januari lalu, Camat Rantau Pulung kembali mengundang perusahaan, koperasi dan masyarakat. Tapi cuma masyarakat yang hadir. Camat bersikukuh agar tanah warga itu dikembalikan perusahaan. 

"Begitulah yang dirasakan oleh masyarakat di sini. Kami sudah tidak tahu lagi mau mengadu kemana, Pak," berkaca-kaca mata Asmuni ngomong. 

Asmuni, Frans dan yang lain sangat berharap pemerintah pusat mau membantu mereka. "Tanah itu hasil pemberian negara kepada kami, kami sangat berharap pemerintah pusat turun tangan untuk mengambil tanah kami itu kembali. Miris saya, masak orang asing bisa berkuasa di negeri kita sendiri," katanya.   

Dari dua hari lalu sampai hari ini, Manager PT. NIKP, Jimi Simatupang belum merespon permintaan konfirmasi yang dikirimkan elaeis.co terkait apa yang dikatakan oleh Asmuni dan kawan-kawan. 



 

Komentar Via Facebook :