Jakarta, elaeis.co - Anggota Komisi II DPR-RI Ongku P. Hasibuan menyampaikan keprihatinan  terkait praktek mafia tanah dan penggunaan hak guna usaha (HGU) yang tidak sesuai dengan ketentuannya.

Menurut Ongku, hal ini sampai membuat masyarakat di Dapilnya tertindas hingga diusir dari lahan milik mereka sendiri. Karena itu, ia meminta agar hal ini menjadi fokus utama DPR pada Masa Persidangan IV DPR Tahun Sidang 2022-2023.

"Sekembali dari reses, kami menemukan di daerah kami banyak sekali persoalan mafia tanah dan HGU yang berlebih-lebih dan ini menjadi topik utama yang dikemukakan masyarakat kepada kami," katanya.

"Banyak sekali masyarakat yang tertindas dan diusir dari lahan-lahan mereka,” jelas Ongku saat menyampaikan interupsi dalam pembukaan Rapat Paripurna DPR RI ke-18, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, permasalahan pertanahan sudah berlangsung bertahun-tahun tahun dan belum ada tindak lanjut yang nyata bagi masyarakat setempat.

“Oleh karena itu, saya mohon agar kiranya masalah HGU ini atau mafia tanah ini menjadi perhatian DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam masa-masa sidang berikut ini," katanya, mengutip website resmi DPR-RI.

"Karena bagi kami masyarakat di daerah itu semakin tersudut dengan penguasaan lahan yang berlebihan, bahkan melebihi HGU yang dimiliki oleh para korporasi tersebut. Saya kira ini usulan kami pimpinan mudah-mudahan bisa ditindak lanjuti menjadi bagian dari satu agenda persidangan berikut ini,” pintanya.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa DPR telah membuat Panitia Kerja (Panja) di Komisi III yakni tentang Sub Panja Mafia Pertanahan. “Mudah-mudahan akan diinformasikan lebih detail lagi kepada Komisi III untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.