Pekanbaru, elaeis.co - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas resmi meluncurkan bursa berjangka crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah pada Jumat, 13 Oktober 2023 lalu. 

Dengan diresmikannya bursa CPO ini, maka Indonesia tidak lagi menggantungkan harga acuan sawit ke Malaysia dan Rotterdam.

Tapi, setelah hampir tiga bulan diluncurkan, ternyata kehadiran bursa CPO belum memberikan dampak positif untuk petani sawit di Indonesia.

"Kalau apakah sudah berpengaruh, jawabannya, belum begitu berpengaruh," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr Gulat Medali Emas Manurung, C.IMA kepada elaeis.co, Jumat (5/1).

"Karena belum bisa dijadikan sebagai harga referensi, baik untuk domestik maupun untuk menentukan harga TBS petani," ujarnya.

Rencana awal diluncurkan bursa CPO ini, kata Gulat, diharapkan bisa menjadi acuan untuk penetapan harga TBS petani sawit. Tapi sampai sekarang, lelang dibursa CPO belum bisa dijadikan acuan.

"Rencana semula itu harapannya kan menjadi patokan harga CPO untuk menentukan harga TBS petani.
Tapi faktanya korporasi yang ikut ke bursa itu belum banyak. Sehingga untuk menentukan harga TBS petani itu masih berkiblat kepada tender CPO di KPBN," kata dia.

Ayah dua anak ini mengaku, bahwa sejak diluncurkannya pada 13 Oktober tahun lalu, harga lelang di bursa CPO selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tender di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

"Yang dijualkan di KPBN itu sebenarnya cuma 3 persen dari 47 juta. Tapi gawatnya, ini menjadi referensi untuk 97 persen. Jadi tidak fair. Sekalipun bursa CPO belum banyak yang ikut serta, namun secara rata-rata, dia lebih besar penjualan dibandingkan KPBN," kata dia.

"Akan tetapi, kalau dalam tandar bursa, bursa CPO itu masih belum mencukupi. Tapi kalau untuk tender KPBN itu sudah memenuhi. Oleh karena itu bursa CPO itu harus diupgrade oleh seluruh stakeholder sawit. Karena bursa CPO itu adalah harga diri Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia," tutupnya.