Jakarta, elaeis.co - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar diskusi secara terpisah beberapa waktu yang lalu tentang pengelolaan yang terkait perkebunan kelapa sawit dengan dua pemerintah kabupaten (Pemkab) di Pulau Sumatera.

Dua Pemkab dimaksud, seperti keterangan resmi yang diperoleh elaeis.co, Rabu (19/6/2024), adalah Pemkab Rokan Hulu (Rohul) di Provinsi Riau dan Pemkab 
Simeulue, Provinsi Aceh.

Diskusi dengan Pemkab Rohul digelar di kantor BPKP Riau di Pekanbaru. Sekda Rohul, Muhamad Zaki, yang hadir dalam diskusi itu mengonsultasikan penggunaan dana bagi hasil (DBH) Sawit tahun anggaran 2023.

Baca Juga: 8 Ruas Jalur Angkutan TBS di Rohul Diperbaiki Menggunakan DBH Sawit

Ia berharap ada bantuan dari Perwakilan BPKP Provinsi Riau untuk memberikan arahan terkait pergeseran anggaran DBH agar optimal.

Merespon hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Kwinhatmaka, menyampaikan kesiapan untuk membantu Pemkab Rohul.

"Dengan demikian perubahan yang terjadi bisa akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ucap Kwinhatmaka.

Baca Juga: Target PSR di Merangin 1.500 hektar

Sementara dari Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh, BPKP dan Pemkab Simeulue mendiskusikan tentang cara pemanfaatan dana terkait program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Dalam diskusi itu hadir langsung Pj Bupati  Ahmadlyah SH, Ketua DPRK Irwan Suharmi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Yuriswandi SH MH.

Lalu hadir juga Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Kadisbunnak) Kabupaten Simeulue Hasrat, serta pejabat lainnya  pada lingkungan Pemkab  Simeulue.

Baca Juga: Disbunnak Sumut Bakal Bicarakan Soal Program PSR, Simak Jadwal Lengkapnya

Pj Bupati Simeulue dalam kesempatan itu berharap pencanangan program ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Serta diharapkan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Simeulue," tegas Pj Bupati.