Jambi, Elaeis.co - Dr. Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengusulkan agar BPDPKS menjadi badan otonom yang langsung di bawah presiden. Hal ini lantaran ia menganggap bahwa banyak campur tangan lintas kementerian dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Diutarakan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW Apkasindo Jambi, Dermawan Harry Oetomo usulan itu merupakan salah satu solusi terdepan dalam mensukseskan PSR tahun 2022. Sehingga target kelapa sawit berkelanjutan dapat tercapai.

"Secara kasatmata memang seluruh permasalahan yang terjadi pada proram PSR sangat bervariasi sehingga berdampak memperlambat proses daripada percepatan pencapaian target program PSR," ujarnya kepada elaeis.co, Senin (3/1/2022).

Dijelaskannya, terdapat banyak kebun kelapa sawit baik yang pola kemitraan maupun swadaya didominasi oleh hambatan yang terkadang  bersifat administratif. Sehingga beberapa persyaratan data pengusulan mengalami stagnasi yang juga cukup panjang waktunya.

"Dengan adanya gagasan atau inisiatif ini artinya akan ada kemudahan - kemudahan yang bisa ditempuh sehingga akan memotivasi para petani sawit swadaya maupun eks-plasma untuk ikut program PSR," terangnya.

Ia juga berharap hadir dukungan berbagai pihak terkait usulan ini. Sehingga masa depan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dari Sabang- Merauke terlaksana lebih maksimal.

"Jika BPDPKS menjadi badan otonom maka akan memperjelas sikap kemandirian dari kelembagaan pengusul dalam menyukseskan percepatan industri hilirisasi. Kemudian diharapkan memiliki potensi yang dapat dioptimalkan sebagai penyangga devisa negara. Ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi petani sawit dan masyarakat pada umumnya," bebernya.

Selain itu hal ini juga berdampak pada  terciptanya korporatisasi yang didukung dana sarana-prasarana dari BPDPKS. Menurut Harry nantinya juga akan terbentuk konsep roadmap yang on the track secara berkelanjutan sebagai realisasi kelapa sawit berkelanjutan.

"Manfaat lain yakni akan ada pengawasan lebih ketat dan penggunaan dana BPDPKS akan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan program PSR dan terstruktur, sistemik dan masif. Yang jelas tidak semua pihak akan bisa juga memanfaatkannya karena mutlak  hak petani sawit swadaya  diperuntukkan sebagai strategi peningkatan produktivitas," tuturnya.

Kata Harry hambatan pencapaian target PSR ditahun 2021 memang di luar dugaan dari segi jumlah peserta yang terkesan kurang diminati terutama di beberapa kawasan sentra sawit yang usia tanamannya sudah tua.