Jakarta, elaeis.co - Industri kelapa sawit bukan hanya soal minyak goreng dan kebun. Di balik gemerlap ekspor dan produksi, tersimpan kompleksitas luar biasa terkait kebijakan pemerintah, praktik korporasi, serta harapan petani.

Menurut CIFOR (Center for International Forestry Research), lembaga riset kehutanan global yang berbasis di Bogor, terdapat tiga masalah utama dalam industri kelapa sawit yang harus dibongkar tuntas jika Indonesia ingin membangun sektor ini secara berkelanjutan.

Ahmad Dermawan, salah satu peneliti CIFOR, dalam wawancara, Senin (04/08) lalu, menyampaikan bahwa konflik lahan, kesenjangan produktivitas antara perusahaan dan petani, serta dampak lingkungan, menjadi sorotan utama dalam riset mereka.

Konflik lahan masih menjadi duri dalam daging bagi industri sawit Indonesia. Proses ekspansi lahan yang masif kerap menimbulkan gesekan dengan masyarakat lokal, petani, dan komunitas adat. 

Siapa yang paling diuntungkan dari pelebaran kebun-kebun sawit itu? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara tunggal, tetapi data dan realita di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan besar sering kali menjadi aktor dominan dalam perebutan manfaat, sementara masyarakat lokal kerap kali hanya mendapat imbas, bukan hasil. 

Sementara itu, hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dalam hal pengelolaan areal konservasi pun belum sepenuhnya sinkron, sehingga pengaturan lahan menjadi lebih kompleks dan membuka celah untuk konflik berulang.

Selain konflik lahan, produktivitas yang timpang antara petani dan perusahaan besar juga menjadi problem krusial. Perusahaan mampu menghasilkan hingga 6–8 ton CPO per hektare per tahun, sedangkan petani kecil hanya mampu mencapai sekitar 2–3 ton. Masalah ini bukan hanya karena akses terhadap teknologi dan sarana produksi, tapi juga minimnya dukungan pembiayaan yang berpihak pada petani. 

“Ironisnya, dana publik yang ditempatkan di sistem perbankan belum tersambung dengan upaya peningkatan produktivitas di tingkat petani. Lebih runyam lagi, banyak lembaga keuangan informal tak menerapkan prinsip keberlanjutan, sehingga distribusi kredit tak selalu sejalan dengan upaya menjaga kelestarian,” paparnya dalam keterangan yang dikutip Rabu (6/8).

Isu keberlanjutan menjadi lapisan lain yang menambah kerumitan industri ini. Berbagai aturan dan inisiatif berseliweran dari banyak arah dari regulasi pemerintah hingga komitmen perusahaan swasta multinasional. Di Indonesia, perusahaan wajib mengantongi sertifikasi ISPO, sementara di Malaysia menggunakan MSPO. 

Namun untuk pasar ekspor, terutama ke Uni Eropa, sertifikasi sukarela seperti RSPO dan ISCC justru lebih diakui karena dianggap memenuhi standar keberlanjutan yang lebih tinggi. Di sinilah konflik antar kebijakan muncul di mana tujuan yang sama seperti mengurangi deforestasi dan eksploitasi justru dijalankan dengan pendekatan berbeda yang kadang tak saling mendukung.

Industri sawit juga bersinggungan dengan kebijakan keuangan internasional yang diadopsi oleh perbankan lokal, namun tanpa keterkaitan langsung dengan pendanaan ke petani. Hal ini menciptakan jurang antara semangat sustainability dalam dokumen kebijakan dan realitas kredit di lapangan. Belum lagi perbedaan pendekatan antara negara eksportir dan importir. 

Negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa menuntut pembuktian deforestasi nol dan ketertelusuran ketat, namun pada saat yang sama negara produsen seperti Indonesia mendorong ekspansi dan peningkatan volume produksi untuk memenuhi target ekonomi.

Dalam kacamata CIFOR, semua ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai kompleks rezim kebijakan, di mana aturan dari berbagai aktor, baik pemerintah maupun swasta, bisa saling memperkuat, meniadakan, atau bahkan tidak terhubung satu sama lain. Hubungan antara aktor-aktor ini bisa paralel, saling tumpang tindih, atau justru bertabrakan, menciptakan ruang kebijakan yang ambivalen.

Jika tidak ditangani secara menyeluruh dan terpadu, kompleksitas ini akan terus menjadi batu sandungan bagi upaya Indonesia membangun industri kelapa sawit yang berkelanjutan.