Jakarta,elaeis.co - Kalau menengok data ini, tak aneh kalau nasib para pekebun sawit Indonesia dibilang miris. 

Selain posisi pekebun sawit selalu disudutkan, selama ini mereka juga menjadi pekebun auto pilot. 

Kata-kata auto pilot ini muncul setelah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (RDPU-Panja) Komisi IV DPR RI mengenai pengembangan kelapa sawit rakyat jelang siang tadi secara virtual, Greenpeace menyodorkan data bahwa dari 10 ribu pekebun sawit yang tersebar di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara, 97% nya tidak didampingi penyuluh. 

Baca juga: Kami Tidak Menentang Sawit 

"Mereka belajar secara otodidak dan 54% di antaranya menanam bibit tak bersertifikat. Jadi tak heran kalau 77% di antara mereka, produktifitas kebunnya kurang dari 1 ton per hektar per bulan," rinci Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia, Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik.

Lantas 70% dari para pekebun itu belum bergabung dengan kelembagaan pekebun, 73% menjual hasil produksi ke tengkulak dan 80% pekebun tidak punya Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Dan yang membikin lebih miris lagi, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kata taufik, ada sekitar 3,4 juta hektar sawit rakyat berada dalam klaim kawasan hutan. 

Hanya saja dia tidak mengomentari jauh terkait akan seperti apa nasib pekebun ini meski secara tersirat dia mendukung agar sawit rakyat dikeluarkan dari kawasan hutan itu. 

"Musti ada data akurat soal petani dalam kawasan hutan itu, untuk menghindari kepentingan perusahaan besar yang memanfaatkan pekebun," pintanya. 

Dan terkait 8 dari 10 perusahaan sawit yang lahannya terbakar pada rentang waktu 2015-2019, Greenpeace meminta supaya pemerintah tegas dalam penegakan hukum. 

Sebab ada potensi denda Rp1 miliar perhektar yang bisa didapat oleh pemerintah akibat lahan terbakar itu. 

"Kalau kami hitung-hitung, ada sekitar Rp5,7 triliun duit yang bisa didapat dari sana. Duit ini cukup besar jika dialihkan untuk restorasi dan peremajaan sawit rakyat," katanya.