Jakarta, elaeis.co - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono meminta agar kegiatan ekspor minyak sawit mentah dipermudah tanpa hambatan.

Hal ini disampaikan Joko dalam Diskusi Virtual: Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Goreng Bagi Petani Swadaya yang dilihat elaeis.co di kanal YouTube Sawit Indonesia, Senin (1/8).

Menurut Joko, sudah sepatutnya kegiatan ekspor tanpa hambatan karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara eksportir kelapa sawit terbesar di dunia.

"Saya sangat setuju kegiatan ekspor tak boleh ada hambatan. Karena Indonesia merupakan eksportir sawit terbesar di dunia. Mestinya harus surplus dan ekspor lancar-lancar saja," ujarnya.

Kendati begitu, lanjut Joko, pemerintah juga harus memastikan jumlah ketersediaan minyak goreng dalam negeri aman dan harga terjangkau.

"Saya sepakat dengan pernyataan Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan ekonomi dan masyarakat FEB UI Eugenia Mardanugraha, bahwa kebijakan ekspor sawit harus dikurangi menjadi dua, yakni Bea Keluar dan Pungutan Ekspor. Namun, apakah misalnya dengan kedua kebijakan itu masalah yang ada tuntas? Belum tentu juga," jelasnya.

Menurut Joko, yang terpenting saat ini pemerintah harus fokus membuat ekspor lancar dan meningkat. Namun di sisi lain juga harus konsen terhadap minyak goreng.

"Banyak spekulasi yang menyebutkan kalau ekspor dibebaskan, minyak goreng susah lagi. Nah, oleh karena itu, dalam konteks kebijakan mestinya dibuat bauran kebijakan," ujarnya.

Sebab, menurut Joko, satu sisi ekspor harus berjalan secara optimal karena ini berkaitan dengan devisa dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Tapi disisi lain, harus ada kepastian terhadap ketersediaan minyak goreng dalam negeri.

"Harus satu paket. Idealnya ekspor lancar, ketersediaan minyak goreng dalam negeri dengan jumlah dan harga aman juga harus diperhatikan," pungkasnya.