Papua, Elaeis.co - Bundelan permasalahan dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang merupakan program dari pemerintah lewat Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga terjadi di Provinsi Papua. Saat ini baru sekitar 300 hektar kebun yang sudah diremajakan lewat program tersebut.

Padahal kata Ketua DPW Apkasindo Papua, Albetyoku ada lebih kurang 20 ribu hektar kebun yang sudah masuk usia untuk diremajakan. Bahkan hasil produksi juga sudah tidak maksimal.

"Permasalahan utama adalah banyak kebun petani yang sertifikatnya "disekolahkan". Dan untuk meminta kopian berkas itu juga cukup sulit," ujarnya kepada elaeis.co, Minggu (30/1/2022).

Sulitnya meminta kopian sertifikat tadi lantaran para petani kudu dapat menunjukkan surat pengantar dari pemerintah yakni BPN. Sementara surat pengantar tadi juga tidak mudah didapatkan.

"Kalau kawasan hutan tidak menjadi persoalan di sini. Bahkan hampir tidak ada masalah itu," katanya.

Mendorong capaian target tadi, Albet terus meminta dukungan dari DPP Apkasindo agar dapat membantu masyarakat. Begitu juga ia berharap BPDPKS juga memperhatikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam perkebunan kelapa sawit di Papua itu.

"Perkebunan kelapa sawit ada sektor yang kebal dari ancaman covid-19 kemarin. Jadi saya rasa sangat perlu untuk pemerintah memperhatikan para petani. Sehingga perekonomian petani terdongkrak dan mengatasi konflik horizontal di Papua," tandasnya.