Jakarta, elaeis.co - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Inggris, Richard Henry Ronald Benyon pada Selasa (30/4).

Kunjungan Ketua Umum Golkar ini ke negeri elizabeth karena Indonesia menaruh perhatian terhadap usulan Undang-Undang Inggris tentang Uji Tuntas terhadap Komoditas yang Berisiko terhadap Hutan, di bawah Undang-Undang Lingkungan Hidup Inggris yang akan berdampak pada perdagangan produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit.

"Peraturan Uji Tuntas tidak boleh menciptakan distorsi perdagangan atau diskriminatif dalam hal cakupan produk dan perlakuan nasional,” kata Menko Airlangga, dikutip dari keterangan resminya.

Menurutnya, negara-negara berkembang memiliki hak untuk membangun sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah Inggris perlu mematuhi prinsip-prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan konsistensi dengan peraturan dan regulasi perdagangan multilateral.

Menko Airlangga menjelaskan kemajuan yang dicapai Indonesia dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca melalui berbagai langkah seperti program B40, penanaman mangrove dan mempercepat transisi energi.

Indonesia juga telah menyerahkan National Determined Contribution (NDC) yang telah disempurnakan kepada Sekretariat UNFCCC pada September 2022 dengan peningkatan target penurunan emisi dari 29% pada NDC Pertama, menjadi 31,89% tanpa syarat (tanpa bantuan internasional) pada NDC yang telah diperbaharui.

Lalu, untuk yang bersyarat (dengan bantuan internasional) ditingkatkan dari  41% pada NDC pertama menjadi 43,20%. NDC mewujudkan upaya setiap negara untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Sementara, Menteri Richard menanggapi bahwa Pemerintah Inggris akan melakukan pendekatan kemitraan dalam menerapkan aturan Uji Tuntas produk keberlanjutan dengan mempertimbangkan standar dan sertifikasi yang sudah berlaku di negara mitra, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil system (ISPO) dan Roundtable Sustainable of Palm Oil (RSPO).

Ia juga menyebut, Pemerintah Inggris juga menaruh perhatian terhadap kehidupan petani kecil yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Lebih lanjut, Menteri Richard menegaskan bahwa Inggris dalam penerapan aturan berbeda dengan Uni Eropa dan ingin membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak berisiko bagi kelestarian hutan.