Pekanbaru, elaeis.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah menyiapkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus perkebunan kelapa sawit. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari komoditi andalan Indonesia tersebut.

Ketua DPD I Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Riau, Sutoyo, mendukung rencana tersebut.

Menurutnya, keinginan Gubernur Riau membentuk BUMD yang khusus mengelola perkebunan kelapa sawit di lahan yang sudah ditetapkan pengadilan sebagai milik pemerintah provinsi merupakan sebuah kebijakan berani yang pantas diapresiasi dan didukung semua pihak.

Namun dia mengingatkan, jika memang BUMD itu terealisasi, maka harus tetap mengedepankan kearifan lokal dengan memastikan kebun yang akan dikelola bebas dari sengketa dengan masyarakat lokal.

"Pengelolaannya juga profesional, tidak sarat kepentingan. Hasil usahanya kemudian disalurkan dengan tepat sasaran pula," katanya kepada elaeis.co, Jumat (7/3).

Menurut Sutoyo, hasil BUMD itu akan sangat bermanfaat jika dialokasikan untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, pesantren gratis, dan sebagainya. Kemudian juga untuk perbaikan jalan-jalan perkebunan serta memaksimalkan  sarana dan prasarana.

"Tentu Aspek-PIR selaku bagian dari asosiasi yang selama ini ikut dalam mengawal tata kelola sawit dari hulu sampai hilirnya sangat mendukung pembentukan BUMD tersebut," pungkasnya.