Jakarta, elaeis.co - Pemerintah Provinsi Papua saat ini tengah merencanakan pembangunan kebun kakao di lahan kebun kelapa sawit ilegal yang telah disita pemerintah. Langkah ini dinilai Apkasindo Perjuangan sebagai langkah yang tepat, mengingat Indonesia butuh peningkatan produksi komoditi tersebut.

Sekretaris Jenderal Apkasindo Perjuangan, Sulaiman H Andi Loeloe mengatakan langkah Gubernur Papua untuk mengembangkan kakao merupakan keputusan yang sangat tepat. Disamping produksi menurun, Indonesia juga memiliki potensi agraris yang luar biasa untuk pengembangan komoditi tersebut.

“Indonesia memiliki curah hujan yang baik dan matahari yang bersinar hampir sepanjang tahun. Ini menjadikan Indonesia sebagai produsen berbagai komoditas dunia, termasuk juga kakao,” ujar Sulaiman kepada elaeis.co, Kamis (8/1).

Dari ingatannya, Indonesia pernah menjadi produsen kakao terbesar ketiga dunia, setelah Pantai Gading dan Ghana. Namun kondisi tersebut kini merosot tajam. Berdasarkan data The International Cocoa Organization (ICCO), pada tahun 2025 Indonesia turun ke peringkat ke-7 dunia dengan produksi hanya sekitar 200.000 ton per tahun. Data tersebut juga disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan, Widiastuti, dalam forum di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (23/10) lalu.

"Penurunan produksi inilah yang menyebabkan Indonesia terpaksa mengimpor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan (grinding) dalam negeri.
Kakao pernah jaya, kini terpuruk. Untuk itu Sulaiman menilai, ini adalah peluang untuk mengembalikan kejayaan kakao Indonesia seperti pada era 2000-an.

Kendati begitu Ia tak memungkiri bahwa tantangan yang dihadapi petani kakao saat ini cukup kompleks.Beberapa faktor utama penurunan produksi kakao antara lain, alih fungsi lahan kakao ke komoditas lain seperti sawit, jagung, dan padi yang dinilai lebih mudah dan menguntungkan.

Kemudian juga serangan hama dan penyakit, seperti Penggerek Buah Kakao (PBK) dan Vascular Streak Dieback (VSD) juga harus menjadi perhatian. Belum lagi penurunan kualitas tanah dan melemahnya daya beli sarana produksi pertanian.
Harga kakao di tingkat petani juga tidak stabil dan tidak memiliki regulasi harga yang melindungi petani.

"Saat ini, sekitar 75 persen produksi kakao nasional berasal dari Sulawesi, sisanya dari Sumatera, Jawa, NTT, Bali, dan Papua. Papua sendiri merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kakao karena masih memiliki lahan luas dan relatif subur. Oleh karena itu, kita mendukung penuh kebijakan Gubernur Papua dalam mendorong kakao sebagai komoditas unggulan baru," tegasnya.

Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak serta-merta mendiskreditkan kelapa sawit sebagai perusak lingkungan. “Sawit jangan dijadikan alat black campaign. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkebunan sawit berada di dataran rendah, di lahan APL dan eks izin HPH yang telah dilepaskan pemerintah. Bukan membuka hutan secara sembarangan,” tegasnya.

Ia mencontohkan kasus longsor dan banjir di Aceh yang lebih banyak disebabkan oleh penebangan hutan di wilayah hulu, bukan oleh perkebunan sawit. “Tidak ada satu batang sawit pun yang ikut hanyut saat banjir. Artinya sumber masalahnya jelas dari kerusakan hutan di hulu,” tambahnya.

Ia berharap, ke depan pemerintah pusat dan daerah mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan seimbang, baik untuk kakao maupun sawit. Ini demi keberlanjutan lingkungan sekaligus kesejahteraan petani. 

“Kakao perlu didorong, sawit perlu ditata. Bukan saling meniadakan,” pungkasnya.