Aceh, elaeis.co - Selain senang, hadirnya PKS yang akan beroperasi di Kabupaten Aceh Tenggara juga menyisakan kekhawatiran. Petani khawatir harga yang ditetapkan nanti jauh dari harga penetapan di Dinas Perkebunan Aceh.

Kekhawatiran itu terus menghantui petani lantaran belum adanya kesepakatan kerjasama dan bermitra antara perusahaan dan petani. Meskipun PKS yang dihadirkan oleh PT Kocan Mutiara Sawit (KMS) masih dalam proses pembangunan.

"Sebenarnya kita ada angin segar, dimana Bupati beberapa waktu lalu menekankan agar PKS bermitra dengan petani melalui Apkasindo. Saat ini memang kita sedang bangun komunikasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan Dinas Perkebunan," ujar Ketua Apkasindo Aceh Tenggara, Arisman kepada elaeis.co, Selasa (30/9).

Arisman menegaskan bahwa pihaknya siap mengawasi harga yang ditawarkan oleh PKS nantinya. Pihaknya tidak ingin petani terus- terusan menjadi korban. Padahal seharusnya petani menjadi pahlawan devisa yang juga sejahtera.

"Sampai saat ini petani menjadi korban. Pertama dari sisi harga, petani swadaya mendapatkan harga yang rendah. Rata-rata hanya Rp2.750/kg," tuturnya.

Padahal lanjutan Arisman, harga penetapan dinas perkebunan tertinggi menyentuh angka Rp3.459/kg pekan ini. "Inilah mengapa kita fokuskan agar ada kemitraan. Selain petani mendapat kepastian lokasi penjualan, petani juga mendapatkan kepastian mengenai harga," tegasnya.

Untuk diketahui, belum lama ini peletakan batu pertama pembangunan PKS milik PT KMS telah dilakukan. Bahkan dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Tenggara di desa Desa Mulie Dame, Kecamatan Lawe Sigala-Gala.

Arisman menilai Kabupaten sudah saatnya memiliki PKS sendiri. Pasalnya ada 8.000 hektar kebun sawit di wilayahnya itu. Sementara petani menjual hasil kebun justru ke kur kabupaten, bahkan lintas provinsi lantaran belum adanya PKS.