Bengkalis, elaeis.co - Ratusan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi Meskom Sejati uring-uringan. Pasalnya, sudah lima tahun terakhir, petani yang mayoritas adalah warga Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, hanya menerima hasil kebun sawit sebesar Rp 100.000 sampai Rp 200.000 setiap bulannya.

Petani yang tergabung dalam koperasi itu total berjumlah lebih dari 400 orang dan luas kebun sawitnya mencapai 537 hektar.

Abdul Kadir Siregar, petani kelapa sawit yang juga merupakan anggota Aspek-PIR Riau menceritakan, lahan petani di Desa Sebauk itu dikelola oleh PT Meskom Agro Sarimas (MAS). Pada awalnya petani menjalin kerja sama untuk pembangunan kebun kelapa sawit.

"Jadi kebun tersebut dikelola secara KKPA, kebun itu menjadi kebun inti PT MAS," ujarnya kepada elaeis.co, Sabtu (04/1).

Sejak dibangun sekitar 20 tahun lalu, menurutnya, petani tidak pernah dilibatkan mulai dari pembangunan maupun pengelolaan kebun tersebut. "Tapi di awal-awal dulu setiap bulan petani menerima hasil kebun mulai dari Rp 1 jutaan," ungkapnya.

Namun lima tahun belakangan, hasil kebun yang diterima petani berkurang drastis. PT MAS berdalih hasil yang sedikit itu lantaran kebun kelapa sawit KKKA itu produksinya rendah.

"Kebun itu memang sudah tidak terawat, karena memang tidak dirawat. Hanya diambil buahnya saja," ujarnya.

Dengan kondisi itu, petani tentu memutar otak untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhannya. Misalnya dengan menoreh pohon karet, beternak, atau bertani.

"Saat ini petani menuntut perusahaan memberikan lahan pengganti yang dalam perjanjian awal ditawarkan oleh pihak perusahaan. Dalam surat memang ada penunjukan lahan, namun di desa lain. Tapi sampai saat ini masyarakat belum tahu di mana lokasi pastinya kebun tersebut," terangnya.

Koperasi Meskom Sejati berencana akan menyurati presiden untuk mencarian solusi permasalahan tersebut. Sebab, kebun kelapa sawit itu sudah berusia 20 tahun. Petani mengklaim, potensi penghasilan mereka seharusnya mencapai Rp 5 juta/bulan.

"Kita akan lanjutkan dengan menyurati presiden. Mudah-mudahan ada jalan keluar," tandasnya.