Jakarta, elaeis.co – Kebijakan efisiensi pemerintah berdampak pada anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Pagu anggaran badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan ini terkena pemangkasan hingga Rp 2 triliun.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (17/2), Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman menyebutkan, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPDP awalnya ditetapkan sebesar Rp 6,06 triliun.

“Akibat efisiensi sebesar Rp 2 triliun atau Rp33,81 persen, alokasi anggaran BPDP pada 2025 tersisa hanya sekitar Rp 4 triliun,” jelasnya dalam pernyataan resmi yang dikutip elaeis.co Rabu (19/2).

Menurutnya, berkurangnya anggaran menyebabkan BPDP mengurangi belanja operasional kantor, infrastruktur, dan kegiatan pendukung sebesar Rp 102,7 miliar (59,97 persen) sehingga sisa pagu menjadi Rp 54,6 miliar dari pagu semula Rp 171,25 miliar. Lalu belanja layanan program sebesar Rp 1,94 triliun (33,47 persen) sehingga pagu semula Rp 5,8 triliun berkurang menjadi Rp 3,88 triliun.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola dana perkebunan, mulai tahun ini BPDP ditugasi mengelola pendanaan untuk komoditas sawit, kelapa, dan kakao. Pada 2024, pungutan ekspor yang dihimpun BPDP tercatat mencapai Rp 28,89 triliun dan dipakai untuk beberapa program seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM), insentif biodiesel, peremajaan perkebunan sawit rakyat (PSR), dan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Meski anggaran untuk layanan program terdampak, namun dia menyebutkan bahwa tahun ini jumlah penerima beasiswa pengembangan SDM kelapa sawit ditargetkan naik menjadi 4.000 orang dari sebelumnya 3.000 orang.

Selain itu, tahun ini BPDP juga akan mengikutsertakan 15.000 pekebun sebagai peserta pelatihan kelapa sawit, 3.000 peserta dalam pelatihan perkebunan kakao, dan 5.000 orang untuk perkebunan kelapa.

“Ini bagian dari rencana kerja pengembangan SDM. Total jumlah peserta program pengembangan SDM perkebunan ditargetkan 27 ribu orang,” sebutnya.

Untuk mengakomodir kegiatan pengembangan SDM, BPDP akan menambah jumlah lembaga pendidikan penyelenggara beasiswa sawit. “Keterbatasan lembaga pendidikan dan prodi yang memiliki kurikulum sawit menjadi kendala pada pelaksanaan beasiswa sawit tahun 2024,” ungkapnya.

Kendala lain dalam pelaksanaan program pengembangan SDM adalah proses seleksi calon mahasiswa dan calon peserta pelatihan yang memerlukan durasi lama. Penerbitan rekomendasi teknis (rekomtek) harus melewati proses berjenjang mulai dari dinas di kabupaten/kota hingga ke Ditjen Perkebunan Kementan. Lamanya pelaksanaan seleksi menyebabkan pengumuman peserta yang lulus tidak selaras dengan jadwal penerimaan mahasiswa baru di lembaga pendidikan mitra BPDPD.

“Solusinya, kami telah berkoordinasi dengan Kementan untuk akselerasi dan proses seleksi lebih awal,” sebutnya.

Program lain yakni penelitian dan pengembangan dengan target jumlah riset sebanyak 110 paket. Pada program ini, BPDP menargetkan komersialisasi hasil riset melalui kerja sama dengan Asosiasi Inventor Indonesia (AII) serta perluasan bidang riset untuk komoditas kakao dan kelapa.