Jakarta, elaeis.co - Indonesia punya masalah klasik di sektor kelapa sawit, terlalu banyak lembaga pemerintah yang ikut campur. Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat Manurung, MP., C.IMA., C.APO, menilai kondisi ini bikin data sawit di Indonesia amburadul dan sulit diandalkan.

“Berapa luas sawit Indonesia? Kalau tanya kementerian, jawabannya beda-beda. Ada yang bilang 16 juta hektare, 18 juta hektare, bahkan 20 juta hektare. Data yang serba animasi ini bikin kita nggak tahu bagaimana menghitung produksi dan produk turunannya,” kata Dr. Gulat dalam keterangannya. Minggu (9/11). 

Bukan cuma soal luas lahan, kerancuan data ini juga berdampak ke pendapatan negara dan iklim investasi. Menurut Dr. Gulat, ada 32 kementerian dan lembaga yang terlibat urusan sawit, sehingga sering terjadi tarik-menarik kepentingan sektoral. 

“Kondisi ini sengaja dipelihara pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi kacau, sementara negara pesaing sawit kita malah senang,” tegasnya.

Untuk itu, APKASINDO mendorong Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau Badan Kelapa Sawit Nasional (BKSN). Badan ini nantinya bakal jadi pusat kendali sawit, dari hulu sampai hilir, termasuk pengaturan harga melalui Bursa CPO ICDX dan pengurusan isu global.

“BoSI akan jadi ‘dirigent’ semua urusan sawit. Mulai dari data akurat, kepastian usaha, sampai transparansi dan akuntabilitas. Semua stakeholder, termasuk kementerian dan pelaku usaha, bakal terintegrasi di bawah institusi ini,” jelas Dr. Gulat.

Dengan BoSI, Dr. Gulat yakin pemerintah bisa mendapatkan manfaat lebih besar, terutama soal kepastian data dan pemasukan negara. “Ini bukan sekadar administrasi, tapi strategi buat bikin sawit Indonesia lebih kuat, profesional, dan berdaya saing global,” katanya.

APKASINDO menekankan, langkah ini juga penting buat menyukseskan program B50 yang digagas Presiden Prabowo, memastikan produksi dan distribusi sawit nasional lebih efisien dan terukur. Dari sinilah, menurut Dr. Gulat, ‘kilometer nol’ BoSI bakal jadi perbincangan utama semua pihak terkait sawit di Indonesia.

Dengan dorongan APKASINDO, harapannya Indonesia punya satu institusi yang mengurus sawit secara menyeluruh, mengakhiri kerancuan data, dan membawa manfaat nyata bagi negara, investor, dan petani sawit sendiri.