Oleh: Prof. Sudarsono Soedomo*)

PP 45 Tahun 2025 memperkenalkan satu inovasi kebijakan yang langsung menyita perhatian publik: denda administratif tarif tunggal sebesar Rp25 juta per hektar per tahun atas pelanggaran penggunaan kawasan hutan. Hingga saat ini, dua sektor yang paling merasakan dampaknya adalah perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Mengingat struktur persoalan tata ruang dan sejarah penguasaan lahannya relatif serupa, sulit membayangkan bahwa sektor perkebunan lain—seperti karet, kakao, dan kopi—akan luput dari pukulan yang sama.

Di balik ketegasan regulasi ini, muncul serangkaian pertanyaan mendasar. Untuk menjaga fokus, tulisan ini membatasi diri pada tiga pertanyaan utama:

(1) dari mana dan atas dasar apa angka Rp25 juta per hektar per tahun itu lahir?

(2) apa dampak yang kemungkinan muncul dalam waktu dekat?

(3) dan apa sesungguhnya harapan rakyat dari implementasi kebijakan ini?

Angka yang tegas, asal-usul yang samar

Harus diakui secara jujur: hingga kini tidak tersedia penjelasan publik yang meyakinkan mengenai asal-usul angka Rp25 juta per hektar per tahun tersebut. Ia hadir dalam regulasi sebagai angka yang sudah jadi—tegas, final, dan berlaku umum.

Kabar burung yang beredar menyebutkan bahwa angka ini kurang lebih setara dengan  keuntungan kebun kelapa sawit per hektare per tahun. Jika asumsi ini benar, maka problem pertama langsung muncul: logika ini sama sekali tidak cocok diterapkan pada sektor pertambangan, di mana hubungan antara luas lahan dan keuntungan bersifat jauh lebih longgar. Tambang tidak hidup dari hektare, melainkan dari cadangan dan kadar.

Kemungkinan penjelasan lain adalah bahwa angka tersebut merepresentasikan opportunity cost yang hilang dari fungsi hutan—baik nilai ekologis, jasa lingkungan, maupun potensi ekonomi alternatif. Jika ini yang dimaksud, maka Rp25 juta per hektar per tahun bukan lagi angka denda biasa, melainkan klaim negara atas nilai ekonomi hutan yang hilang. Masalahnya, klaim sebesar itu membawa konsekuensi fiskal dan politik yang sangat besar—dan jarang disadari sepenuhnya.

Dampak jangka pendek: seleksi yang kasar

Dalam jangka pendek, dampak kebijakan ini relatif mudah diprediksi. Perkebunan kelapa sawit skala kecil dan menengah akan menjadi korban pertama. Bukan karena mereka paling tidak produktif, tetapi karena merekalah yang paling rapuh secara keuangan. Penurunan produksi sawit nasional hampir tak terelakkan, diikuti perlambatan ekonomi pedesaan di Sumatera dan Kalimantan.

Dampak lanjutan berpotensi merembet ke isu sosial dan bahkan politik. Ketika aktivitas ekonomi desa terganggu secara masif, stabilitas sosial tidak lagi menjadi variabel yang bisa diabaikan. Dalam konteks ini, denda administratif yang dimaksudkan sebagai instrumen penertiban berisiko berubah menjadi pemicu dislokasi ekonomi yang luas.

Harapan besar dari angka besar

Namun justru di sinilah letak ironi sekaligus harapan besar kebijakan ini. Jika benar Rp25 juta per hektar per tahun merepresentasikan nilai ekonomi hutan yang hilang, maka implikasinya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan sangatlah spektakuler.

Ambil ilustrasi sederhana. Jika luas areal izin usaha kehutanan mencapai sekitar 25 juta hektar, maka secara teoritis PNBP kehutanan dapat melonjak menjadi Rp625 triliun per tahun. Angka ini tentu terdengar terlalu optimistis. Baiklah—turunkan saja menjadi 10 persennya: Rp62,5 triliun. Pertanyaannya kemudian menjadi tidak terelakkan: jika potensi sebesar itu memang ada, mengapa selama ini PNBP kehutanan hanya berkisar di bawah Rp5 triliun? Ke mana selisihnya selama ini menguap?

Harapan besar lainnya disematkan pada pembentukan BUMN baru, PT Agrinas Palma Nusantara. Dengan menerima jutaan hektare kebun sawit sitaan, BUMN ini diproyeksikan menjadi pemain raksasa. Jika kita konsisten menggunakan asumsi yang sama—keuntungan Rp25 juta per hektar per tahun—maka setiap 1 juta hektar kebun akan menghasilkan laba Rp25 triliun. Jika target pengelolaan 4 juta hektar tercapai, publik tentu wajar berharap laba Rp100 triliun per tahun.

Sekali lagi, angka ini mungkin terlalu optimistis. Baiklah, potong setengahnya: Rp50 triliun. Namun justru karena angka-angka ini diimplikasikan secara tidak langsung oleh desain kebijakan, maka rakyat berhak menagihnya. Jika dalam satu atau dua tahun angka tersebut tidak tercapai, pertanyaannya sederhana: di mana kesalahan asumsi itu berada? Atau menguap kemana selisihnya?

Penutup: ketika rakyat belajar membaca angka

Tulisan ini tidak bermaksud mengklaim bahwa angka-angka di atas benar secara empiris. Justru sebaliknya: ia sengaja menempatkan kebijakan pada konsekuensi logis dari asumsi yang tampaknya dipakai sendiri oleh regulasi. Jika negara menetapkan angka dengan keyakinan tinggi, maka rakyat berhak mengujinya dengan harapan yang sama tinggi.

PP 45 Tahun 2025, pada akhirnya, bukan hanya soal penertiban kawasan hutan. Ia juga menjadi ujian tentang konsistensi negara terhadap logika ekonominya sendiri. Ketika pemerintah berbicara dengan angka, rakyat pun berhak menjawab dengan angka—dan menagih ketika janji implisit itu tidak terwujud.

Karena dalam negara demokratis, ketegasan regulasi seharusnya berjalan beriringan dengan kerendahan hati terhadap realitas. Dan angka, seberapa pun tegasnya, selalu menyimpan cerita tentang asumsi yang melahirkannya.

*)Guru Besar Ekonomi Lingkungan dan Kehutanan IPB