# SENGKETA
-
Tak Dapat Plasma, Banyak Warga di Sentra Sawit ini Cuma Jadi Penonton
Ironisnya lagi, perpanjangan HGU dimuluskan tanpa melihat masyarakat yang masih bersengketa dengan -
Perusahaan Serobot Lahan, Modalnya Sertifikat Tanah dari Kabupaten Tetangga
perusahaan dan koperasi merasa tak perlu melakukan pembayaran ganti rugi lantaran telah memiliki -
Setelah Dipanen Paksa Oleh Warga, Lahan Sengketa Dijaga Ketat
kehadiran anggota Polri untuk mencegah terjadinya bentrok antara masyarakat terutama keluarga -
Dapat Bantuan Bibit, Petani Anggap Sebagai Sinyal Soal Status Lahan
Bantuan itu diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi -
Rebutan Lahan dengan Perusahaan, Petani Minta Gubernur Turun Tangan
lahan kelapa sawit yang dikelola oleh kelompok petani dipanen paksa oleh -
Pihak PTPN V Klaim Dapat Izin Panen Sawit di Lahan Sengketa, Faktanya...
kewenangan untuk memberikan izin tersebut adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian -
Konflik Tuntas, Perusahaan Sawit Serahkan 750 Hektare ke Masyarakat SAD 113
dengan penyerahan sertifikat ini, maka resmi sudah 750 hektare tanah dikelola oleh kelompok -
Dikawal Ketat Petugas Gabungan, Ratusan Sawit di Lahan Sengketa Ditumbangkan
lahan yang sudah dilakukan pembersihan atau penumbangan pohon kelapa sawit dengan alat berat -
PTPN V Sei Tapung Panen Sawit di Lahan Sengketa, Warga Protes
suasana kembali memanas setelah sebelumnya reda paska penetapan status -
GTRA Ketapang Terus Berupaya Percepat Pendataan Tanah
reforma agraria gunanya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta memberikan -
Sebagian HGU Dua Perusahaan Sawit Diserahkan ke GTRA untuk TORA
Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan -
Warga Blokir Kebun Sawit Perusahaan, Berakhir Setelah Polisi Lakukan ini
perusahaan tak kunjung membayar ganti rugi yang dituntut -
Harus Diselesaikan, Sengketa Pertanahan Jangan Sampai Bikin Usaha Mandeg
Kepastian kepemilikan tanah sangat penting untuk menjamin lancarnya roda pemerintahan, pembangunan, -
Komisi II DPR RI Evaluasi Permasalahan HGU dan Tata Ruang di Sulteng
Komisi II DPR RI telah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja)