# SATGAS
-
Penertiban Sawit di Kawasan Hutan, Pakar: Perpres Tidak Mengatur Soal Penyitaan
Polemik penertiban lahan sawit di kawasan hutan terus bergulir. Pakar hukum kehutanan dari -
Tahap Awal, Satgas PKH Sasar Kebun Sawit Milik PBS
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan penindakan terhadap sejumlah -
Satgas PKH Diingatkan Tidak Perburuk Citra Sawit Indonesia
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diingatkan tidak melakukan penyitaan dan penyegelan kebun -
TNI Dilibatkan Tertibkan Kawasan Hutan, Selamat Ginting: Tidak Masalah
Penertiban kawasan hutan saat ini tengah digencarkan pemerintah Indonesia. Satuan Tugas (Satgas) -
Perpres 5/2025 dan Sepak Terjang Satgas PKH Jadi Sorotan
Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan (PKH) setakat ini masih -
Perpres 5/2025 Dinilai Legalkan Kezaliman Negara Terhadap Pelaku Usaha
Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) masih menjadi polemik -
Wabup Kuansing Minta Satgas PKH Tidak Langsung Sita Kebun Sawit Rakyat
Paska terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan -
Pengusaha Sawit Ketar Ketir, Satgas PKH Diminta Tidak Kedepankan Sanksi Pidana
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diminta lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah lahan -
438 Ribu Ha Lahan Sawit Ratusan PBS Sitaan Satgas PKH Diserahkan ke PT Agrinas
Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas (satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencatat -
Kebun Sawitnya di Kalteng Disegel Satgas PKH, Begini Penjelasan Makin Group
Lahan sejumlah anak usaha Makin Group menjadi target penertiban oleh Satuan Tugas (Satgas) -
Ribuan Hektar Lahan Sawit PBS Disita, Pemprov Kalteng Dukung Satgas PKH
Gubernur Kalimantan Tengah (kalteng) H Agustiar Sabran menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan -
Curang, 66 Pelaku Usaha MINYAKITA Kena Sanksi
Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen -
Ombudsman Ingatkan Menhan, Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan Sawit Rentan Maladministrasi
Ombudsman RI mengungkapkan adanya potensi maladministrasi dalam pelaksanaan penyelesaian tumpang
