# TATA
-
Perbaikan Tata Kelola, Pengusaha Usulkan Pemutihan Kebun Sawit Masyarakat
Ombudsman RI terus menghimpun berbagai saran dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, petani -
Baru 1 Persen Kebun Sawit Rakyat Punya STDB, Kenapa Petani Enggan?
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengkritik rendahnya tingkat kepatuhan dalam pengurusan -
Perbaiki Tata Kelola Sawit, Ombudsman RI Turunkan Tim ke Riau
Tim dari Ombudsman RI hari ini diagendakan melakukan kunjungan ke Provinsi Riau, daerah yang -
Cegah Konflik, Sertipikat Lahan Ratusan Perusahaan Sawit akan Diinventarisasi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mengawal pendaftaran -
Sawit Petani Riau Diboyong ke Jambi, Pajaknya ke Mana?
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Defris Hatmaja, menyebutkan -
Setelah KLHK, Giliran Ditjenbun yang Didatangi Ombudsman, Tiga Provinsi Bakal Diselidiki
Pihaknya mengajukan permintaan data ke pihak Ditjenbun untuk kemudian dilakukan kajian secara -
Pembangunan Kebun Sawit Plasma untuk 17 Marga Dilakukan Bertahap
Koperasi Serba Usaha (KSU) Iska Bekai mulai membangun perkebunan sawit masyarakat seluas 5.657,33 -
Dukung Pelaku Usaha, Kementerian ATR/BPN Siap Percepat Penerbitan Sertifikat HGU
Kerja sama pemerintah dan pelaku usaha komoditi kelapa sawit diharapkan akan meningkatkan -
Cegah Maladministrasi Tata Kelola Industri Kelapa Sawit, Ombudsman Datangi KLHK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI -
Genjot Realisasi PSR, Petani Sawit Minta Tata Ruang Dibenahi
Pemerintah terus meningkatkan luasan peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) untuk mewujudkan -
Kapasitas Verifikator Ditingkatkan untuk Dorong Percepatan Pengusulan Sarpras Sawit
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (ditjenbun) menggelar Bimbingan Teknis -
Friends of The Earth Tuding AAL Lakukan Sejumlah Pelanggaran
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) atau Friends of the Earth (FoE) Indonesia bersama FoE -
Komisi VI DPR RI Minta PTPN IV PalmCo Perkuat PSR dan Hilirisasi
Komisi VI DPR RI menilai pembentukan PTPN IV PalmCo melalui penggabungan sejumlah perusahaan -
Sertifikasi ISPO Petani Sawit Swadaya Lamban, Pendekatan Yurisdiksi Jadi Alternatif Solusi
Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) memberikan mandat bagi pemerintah pusat














