# SANKSI
-
Pemerintah akan Terbitkan Produk Hukum Turunan untuk Penertiban Kawasan Hutan
Kejaksaan Agung menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan -
Pelaku Usaha Sawit di Simeulue Belum Ada yang Miliki Dokumen Legalitas Lengkap
Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, didorong memenuhi syarat -
272 Perusahaan di Riau Belum Ikut Sertifikasi ISPO
Diwajibkan sejak 2020, hingga kini ratusan perusahaan di Provinsi Riau belum ikut sertifikasi -
Sidak Perusahaan Sawit Terindikasi Olah TBS dari Hutan Lindung, ini Ancaman Bupati Kuansing
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Dr H. Suhardiman Amby, melakukan inspeksi mendadak -
Lokasi Penampungan CPO Ilegal Digerebek, 5 Orang Ditangkap
Polres Solok berhasil mengungkap kasus penampungan minyak sawit mentah atau CPO ilegal di Kelok -
UMK dan UMSK se-Kalteng Tahun 2025 Ditetapkan, Berikut Nilainya di Masing-masing Kabupaten/Kota
Setelah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan -
Pasal 'Pengampunan' Perusak Hutan di UUCK Diuji Materi oleh Perkumpulan Pemantau Sawit
Perkumpulan Pemantau Sawit mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal -
Stakeholder Diajak Bantu Petani Sawit Akses Program PSR
Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menggelar sosialisasi Program -
Modus Bundling Jadi Salah Satu Biang Naiknya Harga MINYAKITA
Kementerian Perdagangan (kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib -
Langgar Aturan Distribusi MINYAKITA, 41 Pelaku Usaha Diberi Sanksi
Kementerian Perdagangan (kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib -
Petani Sawit Sulbar Geram, Harga Penetapan Disbun Tak Pernah Digubris Perusahaan
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil penetapan Dinas Perkebunan (disbun) Sulawesi Barat -
Baru Separuh Perusahaan Sawit di Muba Penuhi Kewajiban Bangun Plasma
Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, H Sandi Fahlepi melalui Sekda Kabupaten Muba H -
537 Perusahaan Sawit Beroperasi Tanpa HGU, Komisi II DPR Minta Segera Diselesaikan
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kejujuran dan keterbukaan -
Punya Tanah di Kawasan Hutan Kena Sanksi, Pengusaha dan Petani Sawit Keberatan, Ajukan Uji Materi ke MK
Dua badan privat yaitu PT Tara Bintang Nusa (Pemohon I) dan Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya














