# HUTAN
-
Usul PSR Ditolak, Petani di Mukomuko Disarankan Ikut Perhutanan Sosial
Sejumlah petani kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kecewa karena tidak bisa -
KemenKopUKM dan RSPO Kolaborasi Dorong Petani Sawit Swadaya Berkoperasi
inti dari kerja sama ini ada dua. Yaitu terkait isu ekonomi hijau dan dampak sosial ekonominya -
Gubernur Bengkulu Dukung Pengelolaan Hutan Tanpa Tanaman Sawit
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pengelolaan hutan -
Kalsel Kebut Pendataan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
pendataan perizinan berusaha ini sangat penting dan diperlukan bagi pemerintah sebagai dasar -
Jutaan Hektar Kebun Sawit Perusahaan di Kalbar Tidak Punya HGU
hanya 1,9 juta hektare perkebunan kelapa sawit di provinsi itu mengantongi sertifikat Hak Guna -
Jengkol Diklaim Lebih Menguntungkan dari Kelapa Sawit, Iyakah?
budidaya jengkol diklaim lebih menguntungkan dari pada kelapa -
Pemutihan 3,3 Juta Ha Lahan Sawit Dinilai Blunder, Justru Perburuk Citra Sawit
Memutihkan 3,3 juta hektar lahan sawit ilegal di kawasan hutan artinya semakin memperburuk citra -
Usul PSR Empat Poktan di Mukomuko Dapat Lampu Hijau dari KLHK
Program ini bertujuan membantu meningkatkan produksi dan kualitas hasil -
Laju Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 Turun 8,4%
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 -
HHBK: Tanaman Hutan Memiliki Manfaat Jangka Panjang Dibandingkan Sawit
Perwakilan Kelompok Perempuan Pengelola HHBK, Intan Yones Astika mengatakan, pentingnya -
GAPKI Pastikan Anggotanya Komit Cegah Karhutla
gapki menepis tudingan bahwa perusahaan sawit adalah biang kebakaran hutan dan lahan -
Pemerintah Pusat akan Putihkan 3,3 Juta Hektar Sawit di Kawasan Hutan, Gubernur Bengkulu Mengaku Prihatin
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengungkapkan keprihatinannya terkait rencana pemerintah pusat -
Gubri Minta Segera Urus Izin Kebun Sawit yang Masuk Kawasan Hutan
Gubernur Riau (Gubri) Drs. H. Syamsuar M.Si. mengatakan, dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) -
Catat! Kata Pakar, Tak Ada Dasar Hukum HGU dan SHM Masuk Dalam "Keterlanjuran"
Direktur Eksekutif Biro Konsultasi Hukum Kebijakan Kehutanan ini beralasan bahwa HGU dan SHM sudah