# HUTA
-
Warga Adukan PTPN V Kebun Sei Tapung ke DPRD Rohul
Dia berharap lembaga legislatif membantu pengembalian lahan miliknya seluas 30 hektare yang selama -
Warga Tuntut PTPN V Kembalikan Lahan Seluas 30 Ha
Lahan yang sekarang masuk kebun inti Avdeling IV Sei Tapung itu dikuasai dan digarap PTPN V sejak -
Kebun Beririsan dengan Hutan, PTPN VII Lakukan ini Pastikan Alas Hak
Kepastian hak pengelolaan lahan bagi anak perusahaan PTPN Holding ini menjadi masalah fundamental -
Hutan Lindung Jadi Penghambat PSR di Daerah ini
Pemerintah terus berupaya meningkatkan keikutsertaan petani swadaya dalam Program Peremajaan Sawit -
Jejak Rekam Deforestasi Dunia, Bermula dari Negara ini...
Ini kelihatan dari jejak deforestasi temperate forest yang terjadi di sana. Puncak deforestasi itu -
11 Kasus Karhutla Ditangani Polda Riau, Tak Ada Korporasi Sawit yang Terlibat
11 Kasus Karhutla Ditangani Polda Riau, Tak Ada Korporasi Sawit yang Terlibat -
Tahun ini Targetnya 350 Hektare Kebun Sawit Rakyat Di-replanting
Masih dalam proses melengkapi berkas karena adanya aturan terbaru terkait dengan surat keterangan -
PTPR Diharapkan Jadi Solusi Desa dan Kebun Dalam Kawasan Hutan
Warga tidak dapat diberikan hak atas tanah walaupun telah berada dan mengelola lahan secara turun -
Petani Sawit di Kawasan Hutan Diminta Segera Melapor
Pemerintah daerah akan berusaha membantu petani menyelesaikan persoalan kebun sawit di kawasan -
Pemda Diminta Cari Solusi Kendala Legalitas Lahan
Masih banyak petani kelapa sawit tidak memiliki sertifikat -
Kebun Sawit Masuk Kawasan Hutan Gampang Diselesaikan, Asalkan...
Penyelesaian permasalahan kebun sawit dalam kawasan hutan sebenarnya mudah -
Gak Tanggung, Kecamatan ini Gandeng Greenpeace Latih Kendalikan Karhutla
Greenpeace digandeng dengan menghadirkan pemateri yang berkompeten di bidangnya -
Geliat Oleochemical di Indonesia
Semua anggota APOLIN itu kata Rapolo tersebar di dua pulau besar di Indonesia; Jawa (3 perusahaan) -
Pejabat Disbun se-Kalteng Bertemu Satgas KPK, Ada Apa?
Disbun Provinsi Kalteng memfasilitasi FGD antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan