# HUTA
-
Satgas PKH Diingatkan Antisipasi Risiko Penjarahan Lahan Sawit Sitaan
Akademisi yang juga peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan -
Anomali Penertiban Kawasan Hutan
Jika memang ada keterlambatan penyelesaian yang diatur dalam Pasal 110A dan Pasal 110B disebabkan -
Akademisi Sesalkan Lahan Sawit Sitaan Satgas PKH Diserahkan ke PT Agrinas
Akademisi yang juga peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan -
Penyitaan Lahan Sawit Dinilai Otoriter, Akademisi: Bisa Dibatalkan Lewat PTUN
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan penertiban terhadap -
Begini Saran Akademisi Terkait Lahan Sawit Sitaan Satgas PKH
Langkah tegas pemerintah menertibkan kebun kelapa sawit ilegal mendapat pujian dari dosen -
Penertiban Sawit di Kawasan Hutan, Pakar: Perpres Tidak Mengatur Soal Penyitaan
Polemik penertiban lahan sawit di kawasan hutan terus bergulir. Pakar hukum kehutanan dari -
Tahap Awal, Satgas PKH Sasar Kebun Sawit Milik PBS
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan penindakan terhadap sejumlah -
Satgas PKH Diingatkan Tidak Perburuk Citra Sawit Indonesia
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diingatkan tidak melakukan penyitaan dan penyegelan kebun -
TNI Dilibatkan Tertibkan Kawasan Hutan, Selamat Ginting: Tidak Masalah
Penertiban kawasan hutan saat ini tengah digencarkan pemerintah Indonesia. Satuan Tugas (Satgas) -
Apkasindo akan Bantu Anggotanya yang Terlanjur Berkebun Sawit di Kawasan Hutan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) masih terus -
Perpres 5/2025 dan Sepak Terjang Satgas PKH Jadi Sorotan
Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan (PKH) setakat ini masih -
Perpres 5/2025 Dinilai Legalkan Kezaliman Negara Terhadap Pelaku Usaha
Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) masih menjadi polemik -
Wabup Kuansing Minta Satgas PKH Tidak Langsung Sita Kebun Sawit Rakyat
Paska terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan -
Petani Sawit yang Tersandera Status Kawasan Hutan Harus Dibebaskan
Sampai saat ini tidak sedikit petani kelapa sawit yang tersandera status kawasan hutan. Akibatnya