# HUKUM
-
Banyak Tanah Belum Terdaftar, Daerah ini Diminta Percepat Program PTSL
dari laporan yang masuk, banyak tanah hasil pembebasan masih belum -
Semua Pengusaha Kelapa Sawit Diminta Bergabung di Gapki
pengusaha kelapa sawit diminta bergabung menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia -
Para Tersangka Aksi Anarkis di PT GAJ Diancam Pasal Berlapis
18 warga dari dua kecamatan ditetapkan sebagai tersangka pembakaran, perusakan, dan penjarahan -
Dua Pakar Dihadirkan Berbagi Ilmu Integrasi Sawit Sapi
sosialisasi Program Pola Integrasi Sawit Sapi digencarkan untuk meningkatkan populasi -
PPL Gelar Sidang Finalisasi Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah
sertifikat tanah sangat penting karena bisa memberikan kepastian perlindungan -
Cari Dalang Pembakaran Aset PT GAJ di Lampung Tengah, 9 Saksi Diperiksa
Masih dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan, sudah sembilan orang yang dimintai keterangan sebagai -
Petani Plasma Diminta Tidak Langgar Kesepakatan Bersama
Pengurus Koperasi diminta untuk bisa mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat selama -
Soal Kebun Plasma, Masyarakat Disarankan Gugat PT EDI
Masyarakat di wilayah kerja perusahaan bisa saja melakukan upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan -
APH Diminta Tindak Tegas Pungli di PKS
Jika praktik tersebut tidak ditindak, kerugian petani kelapa sawit terus -
Jika Tak Bangun Plasma, Masyarakat Ancam akan Terus Demo PT EDI
Masyarakat mengancam akan kembali mendemo PT Eka Dura Indonesia (EDI) jika kebun plasma tidak -
TBS Masih Kena Pungli, Penegak Hukum Tak Tahu?
Pungli terhadap petani kelapa sawit mandiri yang menjual TBS ke pabrik kelapa sawit (PKS) masih -
Masih Minim, Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Digenjot
Target 11 ribu sertifikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sepertinya -
Jauhi Api, Ini Ancaman Bagi Pembakar Lahan
Pemerintah melarang praktik membakar saat membuka atau mengelola lahan perkebunan kelapa sawit -
Mau Ikut PSR? Dua Syarat ini Mutlak Harus Dipenuhi
Hal tersebut penting agar petani tidak tersangkut masalah hukum di belakang