# HUKUM
-
Perusahaan Laksanakan Peringatan Tertulis, Perkara Kemitraan Dihentikan KPPU
KPPU menilai PT PSJ terbukti melakukan pelanggaran atas kerja sama kemitraan dengan koperasi -
Terusir dari Hutan, Pemerintah Diminta Memanusiakan Anak Rimba
masyarakat hukum adat anak rimba SAD Provinsi Jambi tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai -
Dendam Dituduh Jual Sawit Plasma, Abang Beradik Habisi Penjaga Kebun
para pelaku menyapa korban, namun tidak digubris -
Pemerintah Seharusnya Ambil Tindakan Hukum terhadap PKS Tanpa HGU
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat sebanyak 17 perusahaan kelapa sawit yang -
Ratusan Warga Tak Berani Pulang ke Rumah Usai Aksi Anarkis di PT BRS
banyak warga dari 11 desa penyangga tidak berani pulang ke -
14 Orang Jadi Tersangka Tewasnya Warga Saat Perebutan Lahan Sawit
sekelompok warga mengklaim tanah itu milik leluhur dan keluarga -
Dapat Perlakuan Istimewa, HGU Habis Tahun 2018 tapi PT BRS Bebas Kelola Kebun Sawit
hingga saat ini perusahaan belum mendapatkan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) dari -
11 Warga Diamankan Usai Pembakaran Aset Perusahaan Sawit
Unjuk rasa itu diwarnai aksi pembakaran Pos Satpam dan 1 unit alat berat jenis jonder milik -
Membangkang, Pabrik Sawit Tak Berizin Dilaporkan ke KLHK
Meski sanksi administratif yang dijatuhkan sudah berlapis-lapis, tapi hingga kini belum ada -
Tak Bisa Menggeledah dan Menyita, Wewenang KPPU Harus Diperkuat
Kewenangan penegakan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu diperkuat agar setara -
Tinggal 2 Tahun Lagi, Warga Diminta Manfaatkan Program PTSL
Program PTSL hanya sampai 2024 -
Mantap, 12.500 Sertifikat Tanah Gratis Diserahkan Kepada Warga
sertifikat tanah Program PTSL yang sudah selesai dan diserahkan ke warga sebanyak 12.500 -
Petani Desak Tanah yang Dikuasai Perusahaan Sawit Segera Diredistribusikan
masyarakat telah menguasai tanah dan bertani di kawasan itu sejak tahun -
Urus Surat Tanah Makin Gampang, Tak Perlu Datang ke Kantor Pertanahan
Penyertifikatan tanah penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu