# HAK
-
Anggota Dewan ini Berjanji Bantu Petani Dapatkan Haknya
keberlanjutan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pemberian bantuan sarana dan prasarana -
Banyak Bermasalah, Legislator Ini Minta BPN Lakukan Pengukuran Ulang HGU di Riau
Banyak Bermasalah, Legislator Ini Minta BPN Lakukan Pengukuran Ulang HGU di -
Gubernur Syamsuar Sebut 84 Perusahaan di Riau Tak Kantongi HGU, GAPKI Bilang Gini...
Soal 84 Perusahaan di Riau Tak Kantor HGU, GAPKI Bilang -
Serikat Pekerja Lain Dukung Mogok Kerja SPPP di Perusahaan Milik Sinarmas
aksi tersebut merupakan buntut kekesalan pekerja karena perusahaan tidak membayar upah sesuai -
Tak Digaji Sesuai UMP, Pekerja di Anak Usaha Sinarmas Group Mogok Kerja
aksi tersebut dilakukan karena perusahaan mengabaikan hak normatif -
Perusahaan dan Pemda Diminta Jangan Remehkan Demo Masyarakat
Masyarakat saat ini boleh jadi sedang menahan diri. Namun perusahaan dan pemda diminta melakukan -
Soal Perpanjangan HGU PT EDI, Bupati Diminta Tegas Bela Warga
Bupati diminta tegas membela kepentingan warganya terkait kebun -
Warga Diminta Urus Sertifikat Tanah, Cuma Keluar Duit Rp 200 Ribu
Warga diminta segera mengurus sertifikat hak milik (SHM) atas tanahnya, biaya pengurusan ditanggung -
Soal Kebun Plasma, Masyarakat Disarankan Gugat PT EDI
Masyarakat di wilayah kerja perusahaan bisa saja melakukan upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan -
Soal Perpanjangan HGU PT EDI, Bupati Rohul Diminta Bela Warganya
Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Ekadura Indonesia (EDI) di Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau, -
Jika Tak Bangun Plasma, Masyarakat Ancam akan Terus Demo PT EDI
Masyarakat mengancam akan kembali mendemo PT Eka Dura Indonesia (EDI) jika kebun plasma tidak -
Daerah ini Berupaya Perkokoh Kedudukan Perempuan di Perkebunan Sawit
Semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat, terlepas dari agama, suku, maupun -
Buruh Ancam Lanjutkan Mogok Sampai Tuntutan Dikabulkan Perusahaan
Penjelasan pihak perusahaan tidak bisa diterima oleh -
Tak Terima Tunjangan Beras, Karyawan PT Adei Mogok Kerja
Mereka menuntut perusahaan perkebunan kelapa sawit itu memulihkan hak normatif