Sorotan terbaru dari Tag # penetapan harga
Pasar
Tak sia-sia, setelah diperjuangkan lebih dari satu tahun terakhir, akhirnya harga cangkang masuk dalam penghitungan harga kelapa sawit di Provinsi Aceh. Komponen ini dinilai potensial untuk meningkatnya harga penetapan kelapa sawit di provinsi berjuluk Serambi Mekkah tersebut.
Sumatera
Berdasarkan paparan dari Dinas Perkebunan Riau, harga kelapa sawit untuk mitra swadaya di Bumi Lancang Kuning naik tipis periode ini. Yakni naon sebesar Rp14,67/kg atau mencapai 0,39% dari harga periode lalu.
Kalimantan
Terdapat sejumlah faktor yang membuat harga penetapan kelapa sawit tidak maksimal. Salah satunya yakni besaran indeks Kinerja atau yang lebih akrab dengan sebutan Indeks K.
Sumatera
Harga kelapa sawit di Provinsi Aceh kembali terkoreksi Minggu ini. Harga sawit plasma maupun swadaya mengalami penurunan Minggu ini.
Sumatera
Lantaran masih banyak kebun petani yang berusia hingga 30 tahun, tim penetapan harga Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Riau sepakat menetapkan harga kelapa sawit usia 26-30 tahun. Ini juga sesuai dengan regulasi yang ada tentang pembelian tandan buah segar kelapa sawit.
Sumatera
Gubernur Sumatera Barat kembali Surati perusahaan kelapa sawit yang tidak berkontribusi dalam penetapan harga. Teguran tersebut dituangkan dalam surat edaran Gubernur Sumbar Nomor 903/131/DPTPH/2026.
Sumatera
Tata niaga harga kelapa sawit masih belum juga maksimal di Aceh Bagian Timur. Pasalnya masih banyak perusahaan atau PKS yang belum menetapkan harga sesuai dengan ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi.
Sumatera
Harga kelapa sawit di Provinsi Jambi mengalami penurunan tipis Minggu ini. Harganya hanya dibeli Rp3.567,26/kg.
Sumatera
Harga kelapa sawit plasma yakni yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dan harga kelapa sawit swadaya terus bersaing di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Selisih harga antara plasma dan swadaya tidak berbeda jauh.
Sumatera
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pembinaan dan pengawasan penetapan harga di provinsi Aceh. SE nomor 500.8/5024 itu lahir dari evaluasi proses penetapan harga yang sudah diberlakukan di provinsi berjuluk Serambi Mekkah tersebut.
