Pekanbaru, elaeis.co - Usulan permintaan bantuan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhulta) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ke pemerintah pusat sejauh ini belum direspons.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edy Afrizal, menduga aparat teknis di tingkat pusat itu sedang sibuk. "Kita maklum juga kesibukan kawan di BNPB. Karena ada banyak bencana alam yang terjadi beberapa waktu terakhir di Indonesia," kata Edy.

Padahal, menurut Edy, surat permohonan dan dokumen pendukung lainnya sudah dikirimkan ke Jakarta. "Sudah lengkap, mungkin sekarang sedang diproses di BNPB," ungkap Edy melalui keterangan resmi Diskominfo Riau, Sabtu (11/3).

Surat permohonan yang dikirim, sambung Edy, berupa permintaan bantuan helikopter water bombing dan patroli ke pemerintah pusat, untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta bantuan Teknologi Modifikasi Cuaca untuk membuat hujan buatan. 

Usulan bantuan ke pemerintah pusat ini adalah tindaklanjut dari upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla pasca penetapan status siaga darurat Karhutla tingkat provinsi Riau.

Edy mengatakan, sesuai rencana bantuan helikopter yang diusulkan ke BNPB dan KLHK sebanyak 10 unit. Helikopter tersebut sebagai dukungan operasi udara dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla Riau 2023.  "Kalau usulan kita 10 unit helikopter," katanya 

Edy merincikan dari 10 unit helikopter yang diusulkan tersebut terdiri dari 4 unit helikopter patroli dan 6 unit helikopter water bombing. 

"Itu usulan kita, nanti berapa yang dikirim ke Riau itu tergantung situasi dan kondisi di lapangan, kan tak mungkin 10 unit langsung dikirim ke Riau, kecuali kondisi darurat," ujarnya. 

Selain helikopter water bombing dan patroli, pihaknya juga mengusulkan pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke BNPB untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di Riau. 

"Nanti BPNB koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pelaksanaan TMC di Riau. Tapi itu tergantung kondisi. Sebab sebelum pesawat dikirim akan ada kajian terlebih dahulu," tukasnya.  

Usulan bantuan helikopter dan pesawat untuk TMC tersebut dilakukan setelah Provinsi Riau resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2023.

Seperti diketahui, status siaga darurat karhutla berlaku terhitung mulai 13 Februari sampai 30 November 2023.  Penetapan status siaga darurat Karhutla Riau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts.191/II/2023.