Nusantara 

Petani Menjerit, IKN Terancam Banjir Penolakan

Petani Menjerit, IKN Terancam Banjir Penolakan
Petani Menjerit, IKN Terancam Banjir Penolakan. (Syahrul/Elaeis)

Kaltim, elaeis.co - Terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) tentu memberi harapan kebaikan bagi rakyat Indonesian. Terlebih masyarakat di wilayah tersebut, tak terkecuali petani kelapa sawit.

Namun saat ini petani sawit di wilayah itu cemas dan gelisah melihat kondisi perkebunan kelapa sawit yang semakin amburadul. Harga tandan buah segar (TBS) anjlok hingga banyak pabrik kelapa sawit yang tidak lagi mau membeli hasil produksi kebun para petani.

Padahal, diutarakan Ketua Apkasindo DPD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmad Indradi, komoditi kelapa sawit merupakan komoditi andalan Kaltim. Komoditi ini menjadi penopang perekonomian masyarakat yang berdomisili di sekitaran IKN tersebut.

"Sekarang ini ada kecemasan yang dirasakan petani sawit terkait penutupan dan pembatasan penerimaan TBS petani oleh pabrik yang ada," ceritanya kepada elaeis.co, Sabtu (14/5).

Menurutnya, adanya larangan ekspor CPO membuat banyak pabrik membatasi penerimaan TBS petani. Malah hampir semua pabrik menurunkan harga pembelian TBS petani dengan besaran yang sangat drastis. Bahkan ada beberapa pabrik yang sudah tutup karena tangki CPO penuh.

Untuk itu ia meminta agar Presiden Joko Widodo untuk tidak lagi mengorbankan petani kelapa sawit dengan cara mencabut kebijakan yang diberlakukan sejak 28 April 2022 kemarin.

"Jika pabrik tutup, akan dibawa kemana TBS petani. Masyarakat yang bekerja sebagai pemanen, tukang muat, tukang angkut pekerja pabrik akan menganggur," ujarnya.

"Akhirnya menimbulkan frustasi dan dikhawatirkan  masyarakat sekitar akan menyuarakan penolakan terhadap IKN sebagai bentuk kekecewaan pada pemerintah pusat. Dan akhirnya masalah merembet kemana-mana," imbuhnya.

Petani berharap kondisi saat ini menjadi perhatian pemerintah. Mereka juga berharap kebijakan tersebut segera di cabut.

Untuk diketahui, kebun kelapa sawit di wilayah Kaltim ada sekitar 33 ribu hektare. Dimana 17 ribu hektar dikelola secara mandiri oleh petani.

Artinya ada ribuan petani yang terancam kehilangan sumber perekonomiannya jika larangan tersebut masih diberlakukan.

Editor: sahril ramadana