Peternakan 

Penyakit Hewan Paling Berbahaya Ini Muncul Lagi, KPP Sodorkan 5 Langkah Antisipasi

Penyakit Hewan Paling Berbahaya Ini Muncul Lagi, KPP Sodorkan 5 Langkah Antisipasi
Seekor sapi sedang menyusui di peternakan sapi di kawasan Kalimantan Tengah. foto: ist

Jakarta, elaeis.co - Baru hitungan bulan Indonesia kembali menggeliat setelah begitu lama dihantam virus covid-19, sekarang sudah muncul pula virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease

Ini ketahuan setelah beberapa hari lalu Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kalau di Jatim telah terjadi outbreak PMK. 

Bagi Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) PMK ini masuk dalam daftar penyakit hewan yang paling berbahaya dan masuk daftar A. 

Sebab virus PMK ini sangat mudah menyebar, melalui udara mampu menempuh jarak sekitar 200 kilometer. 

"Sebagai Negara yang sudah dinyatakan bebas dari PMK, outbreak yang terjadi di Jatim ini merupakan musibah dan pukulan yang berat bagi industri peternakan. Kejadian ini berpotensi merugikan kegiatan ekonomi," kata Ketua Umum Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), Teguh Boediyana, dalam siaran persnya yang diterima elaeis.co, jelang sore ini. 
    . 
Bukan cuma pada kegiatan ekonomi dari hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, kambing, babi yang tertular, tapi juga akan menghambat ekspor berbagai produk pertanian dan produk lainnya.

Oleh fakta dan potensi yang ada itu kata Teguh, pihaknya menyampaikan; pertama, Pemerintah Pusat cq Kementerian Pertanian serta instansi terkait perlu segera mengambil langkah kongkrit untuk menghambat laju proses penularan PMK dari Jatim ke provinsi lain.

Kedua, Presiden perlu mengambil langkah cepat membentuk  Satuan Tugas (Satgas) untuk mengatasi masalah tersebut yang antara lain; apabila diperlukan dilakukan pemusnahan hewan tertular serta ketersediaan dana tanggap darurat untuk penanganan penyebaran PMK termasuk ketersediaan vaksin yang dibutuhkan serta pemberian kompensasi bagi peternak rakyat yang ternaknya tertular PMK.

Ketiga, Pemerintah segera mengantisipasi implikasi merebaknya PMK antara lain terkait dengan hambatan ekspor karena dipastikan Negara yang statusnya bebas PMK yang akan melarang masuknya berbagai produk dari Indonesia. 

Keempat, meninjau kembali berbagai peraturan dan kebijakan yang berpotensi akan masuknya PMK . Perlu dipertimbangkan kembali mengetrapkan kebijakan maximum security atas masuknya produk hewan atau hewan ke wilayah Republik Indonesia.

Kelima, Presiden segera memerintahkan untuk melakukan tracing atau penelusuran asal terjadi dan masuknya PMK ke wilayah NKRI dan memberikan sanksi bagi yang bertanggung jawab atas masuknya PMK itu. 


 

Editor: Abdul Aziz