Editorial 

Pelaku Sawit Sudah Subsidi Biodiesel, Pemerintah...?

  • Reporter Aziz
  • 04 Februari 2022
Pelaku Sawit Sudah Subsidi Biodiesel, Pemerintah...?
Minyak non sawit yang sudah membludak di ritel Pekanbaru, Riau. foto: aziz

Mestinya pemerintah tidak terkesan kelimpungan menghadapi lonjakan harga minyak goreng (migor) di pasaran. 

Sebab anak kecil juga tahu kalau semakin tingginya harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar dunia, menjadi penyebab utama lonjakan harga migor itu. 

Kalau kemudian pemerintah berniat --- tanpa embel-embel pencitraan --- menstabilkan harga migor itu, sebenarnya bukan perkara sulit lantaran sejak lama kocek pemerintah sudah gendut oleh aktifitas industri kelapa sawit. 

Tengoklah, dari Bea Keluar (BK) ekspor CPO saja, dalam setahun kocek pemerintah membengkak Rp4,1 triliun. Nilai segitupun jika ekspor CPO hanya 20 juta ton setahun, BK USD150 perton dan kurs mata uang rupiah Rp14000 per dolar amerika. 

Tapi ingat, duit segitu baru BK dari ekspor CPO, belum lagi BK turunan sawit yang diekspor.    

Menghadirkan model Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk mengatasi lonjakan harga migor, sesungguhnya sudah tepat meski terkesan terlambat.

Dibilang terlambat lantaran Malaysia sendiri kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono sudah jauh-jauh hari membikin tarif bawah dan tarif atas harga migornya. 

Adar situasi di masyarakat tidak bergejolak, penerapan DMO-DPO itu jangan dibikin merembet kemana-mana. Apalagi sampai membikin harga Tandan Buah Segar (TBS) petani anjlok hingga Rp1000 perkilogram. 

Cukuplah pemerintah yang mengatasi lonjakan harga migor itu, sebab petani dan korporasi yang punya kebun sawit, masih sedang berjibaku menghadapi tingginya harga pupuk dan racun. 

Lagi pula duit yang dibutuhkan untuk mensubsidi migor itu kan cuma Rp15,2 triliun setahun (merujuk pada omongan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan, yang mengatakan bahwa duit Rp7,6 triliun yang diambil dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), cukup untuk menstabilkan harga migor hingga 6 bulan ke depan).

Nilai duit yang Rp15,2 triliun itu masih sangat kecil ketimbang besaran duit subsidi biodiesel yang ditanggung oleh pelaku sawit melalui BPDPKS yang mencapai Rp51 triliun pada 2021 dan Rp28 triliun pada 2020. 

Baca juga: Menjajah Sawit

Gara-gara subsidi biodisel itu, pemerintah sangat diuntungkan. Maksudnya untung, pemerintah tidak lagi buang-buang duit untuk mengimpor solar dalam jumlah besar. 

Untung ini kelihatan dari data yang ada, lho. Saat duit sawit mengalir ke biodiesel Rp110 triliun, untung pemerintah dari hasil mengurangi pembelian solar, sudah Rp267 triliun. 

Kalau pemerintah menerapkan DMO dan DPO itu kepada pengusaha, ceritanya akan lain. Pengusaha akan kelimpungan menghitung mana CPO yang mau diekspor dan mana yang mau ditinggalkan di dalam negeri demi memenuhi aturan 20% di DMO-DPO itu. 

Spekulan juga akan langsung menjamur dan ini sudah terbukti pada 28 Januari 2022 lalu. Harga CPO lokal langsung tumbang lebih dari RP4 ribu. Padahal sehari sebelumnya harga CPO masih Rp15 ribu. 

Gara-gara spekulan itu, Ketua Umum Sawitku Masa Depanku (Samade) Tolen Ketaren bilang, kerugian petani sawit dalam sebulan mencapai Rp6 triliun. 

Jadi, lantaran pelaku sawit sudah mensubsidi biodiesel sebanyak itu, silahkanlah pemerintah menjalankan model DMO-DPO itu tanpa mengganggu pundi-pundi petani dan perusahaan. 

Biar pemerintah tetap rutin dapat BK yang besar, biar keadaan di lapangan tak bergejolak dan biar petani tak menangis membagi duit untuk membeli pupuk yang mahal itu dan...biar petani tak ogah-ogahan menuju 2024!         

Dan biar duit Rp15,2 triliun tadi bisa lebih hemat, pemerintah bisa memanfaatkkan Bulog dan pemerintah daerah mendistribusikan migor subsidi itu kepada penerima manfaat. 

Jangan malah menyuruh pengusaha menyakurkan ke ritel. Sebab orang miskin sangat sedikit yang mau belanja ke ritel. 

Biar penyelewengan minim, kasi tanda khusus pada migor subsidi yang dikemas itu. Ah, yang kayak beginikan pemerintah tak perlu diajari lagi...hehehe 


 

Editor: Abdul Aziz