Sudut Kata 

Migor, Empati dan Nasionalisasi

Migor, Empati dan Nasionalisasi
Gus Dalhari Harahap. foto: dok. pribadi

Fakta yang ada, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng (migor), migor dan Crude Palm Oil (CPO) sebelum solusi alternatif dicari. 

Kenyataan ini perlu dipahami sebagai akibat dari keserakahan para pengusaha sawit yang membuat gerah pemerintah.

Gerah lantaran meski telah diberikan "keleluasaan kebijakan" kepada para pelaku perkelapasawitan selama kurun waktu 4 bulan untuk meredam kegalauan masyarakat dan pemerintah akibat kelangkaan migor di Republik ini. 

Tapi yang ada adalah tak ada sedikitpun empati terhadap kegaduhan di negeri ini (akibat migor) itu. Sudahlah begitu, setiap regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, selalu disambut oleh pengusaha dengan mencuri start. Artinya, pengusaha sudah lebih dulu bereaksi ketimbang tenggat waktu pemberlakuan regulasi. 

Kenyataan ini seolah-olah bentuk perlawanan pengusaha terhadap pemerintah. 

Bukan rahasia lagi, Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan negara kepada para pengusaha selama ini sudah membuat mereka menjadi konglomerat yang menikmati banyak hal.

Kalau untuk membantu masyarakat agar migor tersedia saja mereka tidak bisa, maka pemikiran untuk me-nasionalisasi perusahaan swasta penghasil bahan dasar & minyak goreng itu, agaknya mulailah dapat digaungkan. 

Dan para personil pengusaha sudah bisa diharukan wajib militer atau wajib bela negara agar rasa nasionalismenya muncul usai mengikuti program wajib militer itu. 

Seperti apa cara dan regulasi untuk hal semacam ini, tentu pemerintah sudah harus memikirkannya, agar para pelaku usaha yang sudah mendapat kemudahan dari negara memiliki rasa nasionalisme dan empati terhadap situasi negara. 

Saya sudah sering menyampaikan dalam setiap pertemuan dan rapat dengan stakeholders pemerintah yang menaungi sawit: "hati-hati dengan pengusaha sawit yang memiliki jurus lobby tingkat dewa", akan tetapi yang saya bilang itu seperti dianggap angin lalu saja. Dan ternyata, ke sini-sininya, hal itu terbukti dengan diringkusnya para pengurus perusahaan kelapa sawit oleh Aparat Penegak Hukum (APH). 

Kalau masih belum juga diperhatikan masukan ini, maka jangan heran dan panik, akhirnya pengusaha yang nantinya ikut sebagai "pembuat regulasi".

Pengusaha memiliki strategi jitu untuk itu, mereka mau menghasut dan membenturkan rakyat/petani dengan pemerintah, dengan dalih kebijakan yang menghambat "rantai pasok" sawit, yang suka tidak suka rakyat/petani adalah termasuk salah satu rantai pasok itu. 

Di semua pemerintahan di dunia ini, dalam menghadapi persoalan, pasti punya 2 pendekatan: persuasif dan otoritasif. 

Pendekatan pertama sudah dijalankan dengan berbagai kebijakan, yang salah satunya dengan mengeluarkan Permendag No. 03 & 06. Tapi semua mentah dan bahkan sekelas Menteri Perdagangan RI sekalipun "angkat tangan". 

Dan pendekatan otoritas adalah pendekatan berikutnya. Ini dilakukan oleh semua kepala negara di seluruh dunia apabila masyarakat dan negara terganggu oleh situasi apapun. 

Memenuhi kebutuhan migor domestik yang kurang lebih hanya 10% dari total produksi di Indonesia saja mereka tidak mau, dengan dalih rugi, padahal kalau kita mau berhitung, para pengusaha bukan rugi, hanya keuntungan yang berkurang. 

Sumbang saran


Gus Dalhari Harahap
#pedulinegara
#petanisawit

Editor: Abdul Aziz