Jakarta, elaeis.co - Pemberlakukan Pajak Air Permukaan (PAP) yang diusulkan Pansus DPRD Riau masih menjadi perbincangan di kalangan petani kelapa sawit. Usulan PAP sebesar Rp1.700/ batang itu dinilai memberatkan petani.

Ketua Umum Perkumpulan Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menjelaskan seharusnya pembahasan PAP itu melibatkan petani kelapa sawit. Pasalnya, petani akan terdampak langsung jika PAP itu diberlakukan.

"Harus ada pembahasan bersama, tidak terkecuali dengan petani sawit," ujarnya kepada elaeis.co, Senin (2/2).

Menurut Darto, bukan hanya memberatkan petani, PAP itu juga berpotensi mengganggu keberlanjutan kelapa sawit rakyat. Jika dihitung, dampak kebijakan ini sangat besar. Dicontohkannya, luas perkebunan sawit rakyat di Provinsi Riau sekitar 1,7 juta hektare dan kepadatan rata-rata 136 pohon per hektare, maka akan ada 231,2 juta batang.

Kemudian jumlah tersebut dikalikan dengan besaran PAP yakni Rp1.700/batang. Maka setiap bulan petani harus mengeluarkan Rp393 miliar/bulan atau setara Rp4,72 triliun/tahun.

"Di level petani, beban pajak ini setara Rp231.200/hektare/bulan atau sekitar Rp2,77 juta/hektare/tahun. Angka ini cukup besar bagi petani yang hanya menggantungkan hidupnya di kebun kelapa sawitnya," terang Darto.

Tentu jika diberlakukan, tentu akan PAP akan langsung menekan pendapatan petani. Jika diasumsikan harga TBS sekitar Rp3.000/kg dan produksi rata-rata 1,2 ton/hektare tiap bulan, maka pendapatan petani Rp3,6 juta/hektare/bulan.

Selanjutnya dikurangi pajak yang sebesar Rp231.200. Maka harga sawit petani berkurang sebesar Rp190-194/kg. Ini belum lagi dikurangi dengan biaya pupuk, transportasi, dan potongan dari PKS.

"Ini jelas tekanan yang nyata dan jauh lebih besar. Ini juga akan berdampak ke PKS dan ujung -ujungnya harga beli ke petani akan turun lagi. Kerugian bisa mencapai 6% sampai 10%/kg,” tandanya.