https://www.elaeis.co

Berita / Kalimantan /

RDP dengan Disbun, Komisi II DPRD Kabupaten Berau Soroti Sengketa Lahan dan Harga TBS Sawit

RDP dengan Disbun, Komisi II DPRD Kabupaten Berau Soroti Sengketa Lahan dan Harga TBS Sawit

Rapat Dengar Pendapat di DPRD Berau. Foto: Setwan


Tanjung Redeb, elaeis.co - Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perkebunan (Disbun) setempat untuk membahas persoalan yang masih belum menemukan solusi di sektor perkebunan.

Pada RDP ini, Komisi II DPRD Berau meminta penjelasan dari Disbun Berau mengenai kondisi di lapangan terkait sektor perkebunan seperti, konflik lahan, harga tandan buah sawit (TBS) sawit, dan perizinan yang menyangkut kerja sama dengan pihak terkait.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Agus Uriansyah mengungkapkan, pada RDP tersebut pihak legislatif telah memperoleh keterangan bahwa masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan di masyarakat berdasarkan laporan Disbun Berau.

"Contohnya banyak warga yang tidak memiliki sertifikat lahan sawit, banyak juga perusahaan sawit yang masih bermasalah dengan warga lokal sehingga itu menjadi perhatian kita," sebutnya dalam keterangan resmi dikutip elaeis.co Senin (27/1).

Ia juga menyebutkan terkait adanya persoalan pembebasan lahan yang masih mengalami sengketa perorangan ataupun dengan pihak perusahaan. "Ini salah satu dilema yang tentunya kami dari Komisi II harus bisa masuk dan berperan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada," tukasnya.

Dia juga menyampaikan, ada beberapa laporan yang didapat Komisi II bahwa masih ada ketidaksinkronan harga yang diterapkan kepada petani sawit oleh pengepul. “Masalah ini sangat serius dan memerlukan perhatian segera. Oleh karena itu, Komisi II DPRD Berau berencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan guna menindaklanjuti masalah yang ada,” bebernya.

"Kami juga tidak bisa berdiam diri karena ini sudah menyangkut masalah hidup orang banyak. Jika para petani sawit tidak dapat menjual hasil kebunnya ke perusahaan, itu kan masalah. Bisa saja di situ ada permainan-permainan dan sebagainya, itu harusnya tidak ada,"  tambahnya.

Dia menegaskan bahwa Komisi II DPRD Berau berkomitmen akan terus memantau sektor perkebunan kelapa sawit dan mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh para petani.


 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :