Ampana Kota, elaeis.co – Sejumlah elemen masyarakat Tojo Barat yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Camat Tojo Barat. Aksi ini dilakukan untuk menolak rencana masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit ke wilayah Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Unauna (Touna), Sulawesi Tengah.

Aksi unjuk rasa diikuti para petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil komoditas unggulan pertanian selain sawit di daerah tersebut. Mereka menilai pembukaan perkebunan kelapa sawit di Tojo Barat akan berdampak buruk bagi lingkungan dan keberlanjutan usaha pertanian mereka.

Aksi unjuk rasa dipicu oleh keputusan bupati terpilih, Ilham Lawidu, yang menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk membuka perkebunan kelapa sawit di lima kecamatan. Yakni Batudaka, Ampana Tete, Ulubongka, Tojo, dan Tojo Barat. Dari informasi yang beredar di masyarakat, penanaman perdana direncanakan dilakukan di Kecamatan Ampana Tete dan Ulubongka dalam waktu dekat.

Masyarakat juga mendapat kabar bahwa pemerintah kecamatan Tojo Barat mengadakan pertemuan pada 8 Januari 2024 dengan para kepala desa, perwakilan pemkab, dan investor. Namun hasil pertemuan ini tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Kurangnya transparansi membuat masyarakat bertanya-tanya sehingga berujung dengan aksi unjuk rasa.

Koordinator lapangan unjuk rasa, Irwan Sage, mengatakan, wilayah Tojo Barat dikenal dengan keberagaman komoditas pertanian seperti kelapa, cengkeh, nilam, durian, dan alpukat. “Hasil pertanian menjadi sumber pendapatan utama masyarakat setempat. Saat ini masyarakat tengah menikmati peningkatan harga dari hasil komoditas-komoditas tersebut,” kata petani durian di Desa Toliba itu dalam pernyataan sikap yang dikutip elaeis.co Jumat (24/1).

Menurutnya, para petani setempat sangat khawatir pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit akan merusak kawasan hutan yang menjadi penyangga ketersediaan air dan mendukung pertanian mereka. “Perkebunan sawit membutuhkan banyak air dan dapat mengeringkan sumber-sumber air bersih, khususnya selama musim kemarau. Selain itu, pembukaan lahan sawit yang melibatkan penebangan hutan juga dapat meningkatkan risiko banjir saat musim hujan,” sebutnya.

“Kita sudah cukup belajar dari daerah lain yang terdampak bencana akibat pembukaan perkebunan sawit seperti di Kabupaten Morowali. Kami juga tidak ingin wilayah ini mengalami konflik seperti daerah lain akibat hadirnya perusahaan sawit,” sambungnya.

Dalam aksi tersebut, masyarakat mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah. Yakni:

• Bupati harus membatalkan rencana pembangunan perkebunan sawit di Tojo Barat yang saat ini sudah selesai disurvei
• Bupati terpilih diminta untuk tidak menjalankan program yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat
• Pemerintah kecamatan dan desa harus mendukung masyarakat dengan menolak perkebunan sawit di wilayah mereka
• Anggota DPRD dapil III diminta untuk lebih aktif dalam mengevaluasi dan menghalau kebijakan yang merugikan masyarakat Tojo Barat

Aksi para petani ini berlangsung damai dan berakhir dengan penandatanganan surat pernyataan dukungan terhadap tuntutan pengunjuk rasa oleh Camat Tojo Barat, Muhammad Ruslan Siparante SPd. Surat pernyataan tersebut menjadi tanda dukungan pemerintah setempat terhadap penolakan masyarakat atas rencana pembukaan perkebunan sawit di wilayah Tojo Barat. 

Ruslam menegaskan tidak akan ada pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya. “Perusahaan sawit membutuhkan lahan 20.000 hektar. Sementara lahan masyarakat Tojo Barat sudah ditanami tanaman produktif. Kami tidak bisa mengorbankan keberlanjutan ekonomi masyarakat,” tukasnya.