Pekanbaru, elaeis.co - Sejak awal Januari 2022 pemerintah resmi memberlakukan kebijakan untuk memangkas kuota ekspor CPO ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Meski tidak mengetahui secara persis terkait serapan dalam negeri, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau, M Rawa El Amady mengatakan, secara logika Indonesia pernah mengalami krisis minyak goreng berbahan dasar kelapa sawit awal 2022 lalu. 

Salah satu penyebabnya diperkirakan Rawa lantaran bahan baku diproyeksikan untuk pemenuhan program biodiesel B30.

Sementara saat ini pemerintah kembali menargetkan untuk pengembangan B35 dan telah menguji B40. Artinya lagi-lagi pemerintah membutuhkan pasokan bahan baku lebih besar.

"Artinya pemanfaatan CPO dalam diversifikasi kebutuhan CPO untuk dalam negeri masih perlu. Bahkan ditambah lagi," kata Rawa kepada elaeis.co, Selasa (10/1).

Soal kesiapan industri itu kata Rawa ditentukan oleh dua faktor. Pertama oleh kebijakan pemerintah yang mendukung dan mensubsidi kebutuhan industri, sehingga industri bisa berjalan dengan cepat. Selanjutnya yakni tingkat keuntungan. Jika perdagangan dalam negeri lebih menguntungkan, tentu sifatnya menjadi keuntungan bagi para pengusaha.

Sementara dampak positif bagi petani kelapa sawit tergantung dari pemerintah. Yakni jika struktur pasar diubah, tidak ada lagi monopoli seperti sekarang dan petani bisa menjual langsung ke pabrik, memungkinkan petani untung.

"Tentu petani akan rugi jika struktur pasar masih seperti saat ini, yakni monopoli. Belum lagi perusahaan kelapa sawit bisa sewenang-wenang bertindak tanpa kontrol dari pasar Eropa dan Amerika yang selama ini menjadi pendorong bagi perusahaan sawit untuk taat pada kelola lingkungan," ujarnya.