https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

Pedih! Sudah Punya Kontrak, Sawit Petani Bermitra pun Terpaksa Ditolak PKS

Pedih! Sudah Punya Kontrak, Sawit Petani Bermitra pun Terpaksa Ditolak PKS

Kredit Foto: Sahril/Elaeis


Jakarta, elaeis.co - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir), Setiyono mengatakan, bahwa petani kelapa sawit saat ini benar-benar merasakan dampak buruk dari larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang diberlakukan pemerintah sejak 28 April 2022 lalu.

Jangankan petani mandiri, petani Aspekpir yang disebut paling ideal menurut undang-undang perkebunan itu bahkan juga merasakan dampak buruknya. 

Petani yang tergabung dalam Aspekpir merupakan petani yang sejak mulai menanam sawit sudah terbina dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Bukan cuma itu, kelembagaan yang berupa koperasi juga sudah berjalan dengan baik. 

Selain itu, koperasi petani Aspekpir juga menjual langsung tandan buah segar (TBS) sawitnya ke pabrik yang bermitra dengan mereka dan menerima harga yang sesuai dengan penetapan dinas perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 1 tahun 2018. 

Dengan kondisi seideal itu, mereka juga harus merasakan pahitnya dari kebijakan pemerintah. Akibat larangan ekspor yang saat ini masih berjalan, kata Setiyono, tangki timbun PKS yang bermitra dengan mereka bahkan sudah hampir penuh, dan banyak di antaranya bahkan sudah penuh dan tidak bisa lagi menampung buah. 

"Mereka (PKS, red) tidak bisa menjual CPO-nya pada industri olahan eksportir karena 70 persen pasarnya merupakan pasar ekspor," katanya dalam surat terbuka yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo, Minggu (15/5). 

Masalahnya tak sampai disitu, PKS yang bermitra dengan para petani Aspekpir, kata Setiyono, juga memiliki perkebunan sendiri. Sehingga para PKS lebih memprioritaskan hasil kebun mereka, dan kesulitan menampung buah dari petani. 

"Sekarang karena tangki sudah penuh, beberapa PKS berhenti beroperasi dan lainnya akan berhenti beroperasi. PKS yang masih berpotensi juga tidak bisa menerima TBS petani mitranya yang sudah punya kontrak karena kondisi ini," keluhnya. 

Karena kondisi ini, Setiyono juga berharap agar pemerintah sesegera mungkin mencabut kebijakan larangan ekspor. Dengan membuka kembali keran ekspor diharapkan kondisi ini bisa segera pulih kembali.

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :