https://www.elaeis.co

CLOSE ADS
CLOSE ADS
Berita / Nusantara /

Mengulik 'Dosa' PT DSI di Riau yang Jarang Orang Tahu!

Mengulik

Warga Kabupaten Siak turun ke jalan menolak eksekusi lahan yang dilakukan oleh PN Siak. (Sahril/Elaeis)


Pekanbaru, elaeis.co - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perisai mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (17/12), untuk menyampaikan informasi permasalahan hukum yang dilakukan bos besar PT Duta Swakarya Indah (DSI) berinisial M di wilayah Provinsi Riau.

Ketua DPP LSM Perisai, Sunardi SH mengungkapkan, informasi yang diberikan ini ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Dr Supardi.

"Kita menyampaikan data dan informasi beberapa permasalahan hukum yang dilakukan oleh M, selaku pemilik PT DSI. Hal ini kami sampaikan dengan maksud untuk sama-sama kita ketahui bahwa selain dugaan suap senilai total Rp7 miliar yang telah kami laporkan di Kejati Riau pada 17 Oktober 2022 lalu, ternyata ada sederet permasalahan hukum yang dilakukan oleh M dan PT DSI," kata Sunardi kepada elaeis.co, Jumat (18/11).

Sunardi menyebut, ada enam kasus dugaan pelanggaran hukum oleh PT DSI dan pemiliknya yang diserahkan.

Pertama, PT DSI diduga melakukan perbuatan tindak pidana sesuai putusan Pengadilan No. 81/Pid.Sus/2019/PN. Siak tanggal 1 Agustus 2019 terhadap perkara tindak pidana tanpa Izin Usaha Perkebunan melakukan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu.

"Yang mana dalam putusannya menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa PT DSI sebesar Rp6 miliar. Terhadap sanksi pidana denda perlu dilakukan pemeriksaan apakah PT DSI telah membayar uang denda tersebut atau belum. Hal ini dapat dilihat melalui Surat Kejaksaan Negeri Siak Nomor : B-1631/L. 4. 17/Eku.2/08/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Sengkemang," terang Sunardi.

Kedua, PT DSI terbukti melakukan tindak pidana khusus tentang Lingkungan Hidup (Kebakaran Hutan) dan putusan pidana tersebut dapat dilihat melalui Putusan di Pengadilan Negeri Siak Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN. Siak Sri Indrapura tanggal 24 Mei 2021.

"Direktur PT DSI atas nama Suratno Konadi pernah menjadi terdakwa dan sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu berupa Kepmen.Kehutanan RI Nomor : 17 /Kpts-II/1998 tanggal 6 januari 1998 yang dilaporkan saudara Jimy. LP/ 361/VIII/2015/SPKT/ RIAU tanggal 24 Agustus 2015," papar Sunardi.

 

Dalam laporan ini, sebut Sunardi, turut ditetapkan menjadi tersangka yakni TE dan AA selaku mantan Bupati Siak.

"Status tersangka AA sampai saat ini juga belum dilimpahkan untuk disidangkan," sambungnya

Selain kedua masalah di atas, masih terdapat permasalahan dugaan korupsi PT DSI dan mantan Bupati Siak AA yang dapat ditelusuri.

Misalnya, ganti rugi jalan Dayun menuju Siak, pada tahun 2007 lalu. Pemerintahan Kabupaten Siak mengalokasikan dana anggaran untuk ganti rugi terhadap tanah semak belukar yang terkena badan jalan tembus dari Desa Dayun menuju Kota Siak dengan biaya anggaran tanah/lahan sebesar Rp200 juta rupiah per hektare.

"Sedangkan untuk ganti rugi tanaman diduga fiktif sebesar Rp100 juta per hektare dengan luas keseluruhan kurang 54 hektare. Sedangkan harga tanah/lahan pada tahun 2007 berkisar Rp5 juta per hektare atau paling tinggi Rp10 juta per hektare. Sehingga dalam hal ini negara dirugikan sekitar Rp15.660.000.000," jelas Sunardi.

Lalu, PT DSI melakukan kegiatan usaha perkebunan tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sejak pembukaan lahan hingga saat ini. Sehingga, kata Sunardi, tentang keberadaan PT DSI di Kabupaten Siak patut diperiksa perizinannya oleh Kejati Riau bersama Instansi yang membidangi, karena diduga terjadi penggelapan pajak negara atas beroperasinya perusahaan tanpa HGU.

"M selaku pemilik PT DSI telah tersangkut beberapa permasalahan hukum di Polda Riau, diantaranya tentang dugaan mafia tanah, ada dugaan menggunakan surat palsu/memalsukan surat untuk memori Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kuasanya AB yang melampirkan akta kematian atas nama Nurhayati yang bukan Nurhayati selaku pemohon PK. Sehingga sampai saat ini permasalahan hukum tersebut sedang di tangani dan diproses di Polda Riau," jelas Sunardi.

 

Sementara itu, Bidang Hukum dan Advokasi DPP LSM Perisai, Roni Kurniawan mengatakan, ada lagi laporan dugaan penyerobotan lahan milik Koperasi Sengkemang Jaya yang dilaporkan oleh Mantan Ketua Koperasi Sengkemang Jaya, Iswondo. Hal ini dapat dilihat melalui Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/175/ IX/ RES. 1.11./ 2022. tanggal 14 September 2022.

Belum lagi, M selaku pemilik PT DSI juga pernah melaporkan Busrial dan Sutahar salah satu pemilik tanah/lahan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya disamping PT Surya Dumai Grup, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan tuduhan membuat dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan.

"Atas laporan M, Busrial dan Sutahar ditahan dan dikemudian hari ternyata tuduhan yang dilakukan M, bahwa Busrial dan Sutahar 'tidak terbukti' membuat dan menggunakan surat palsu. Malah sebaliknya M tidak bisa membuktikan terhadap bukti kepemilikannya, sehingga perkara pidana atas tuduhan tersebut dimenangkan oleh Busrial dan Sutahar," beber Roni.

Roni berharap dari keseluruhan data dan fakta ini, dapat membuka mata penegak hukum untuk mengusut secara tuntas sengketa lahan warga dengan PT DSI.

"Kami berharap Kajati Riau bisa menyikapi hal-hal yang dilakukan PT DSI yang diduga telah menyerobot lahan masyarakat," kata Roni.

Ia juga menyampaikan agar pihak kejaksaan dapat menyelidiki dugaan kerugian negara yang disebabkan oleh PT DSI.

"Disamping itu perlu kita lihat kembali terhadap apa yang dilakukan PT DSI yang menimbulkan kerugian negara yang harus disikapi secara hukum," pungkasnya.

Komentar Via Facebook :