Jakarta, elaeis.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku migor sejak Kamis (28/4/2022) hingga waktu yang tak terbatas atau pasokan melimpah.

Namun dalam hitungan hari, stok migor dan bahan baku migor sudah melimpah dan dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri.

"Kan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri itu diperkirakan cuma 6 juta ton per tahun," kata Tungkot Sipayung kepada elaeis.co, Rabu (4/5/2022).

Kalau dibagi 12 bulan, kata Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI) ini, maka kebutuhan dalam negeri per bulan sekitar 500.000 kiloliter.

Ia menguraikan, yang langsung terkena dampak dari kebijakan Presiden Jokowi sekitar 12 juta ton yang mencakup larangan ekspor migor, dan bahan baku migor yang mencakup RBD Palm Oil dan RBD Palm Olein.

Bila semua itu dijumlahkan, kata Tungkot, jumlahnya sekitar 12 juta ton. Saat ini jumlah pasokan justru sudah lebih dari kebutuhan dalam negeri.

Ia mengakui kebijakan Presiden Jokowi tersebut membuat stok di dalam negeri melimpah.

Namun Tungkot menegaskan, walau pasokan melimpah ruah, harga migor curah tetap tidak akan bisa kembali ke harga Rp 14.000/liter seperti yang diinginkan pemerintah.

Hal ini terjadi harga migor pun mengikuti dinamika pasar internasional.

"Kan harus mengikuti perkembangan harga internasional. Kalau pemerintah mau harga migor curah ke Rp 14.000/liter, itu hanya bisa dilakukan melalui kebijakan subsidi," kata Tungkot.

Ia lalu merujuk pada isi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm  Oil,  Refined,Bleached  And  Deodorized  Palm Oil,  Refined,  Bleached  And  Deodorized  Palm Olein, Dan Used Cooking Oil.

"Kalau kita lihat di Permendag itu ada item yang menyebutkan Permendag itu akan dicabut sewaktu-waktu jika kondisi kondisi sudah memenuhi pasokanbahan baku migor di dalam negeri,"  kata Tungkot.

Ia melihat jumlah pasokan migor dan bahan baku migor di dalam negeri sudah melimpah.

Karena itu ia memprediksi seusai liburan Hari Raya Idul Fitri kebijakan tersebut bakal dicabut.