Oleh:

Kuntoro Boga Andri

Dirketur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Lonjakan kontribusi devisa sawit tahun 2025 yang meningkat 29,2 persen dibanding tahun sebelumnya (menjadi US$35,868 miliar atau sekitar Rp603 triliun) tentu kabar baik bagi perekonomian nasional. 

Namun pada saat yang sama, juga menjadi ujian bagi arah kebijakan. Kedepan apakah Indonesia akan berhenti pada euforia ekspor komoditas, atau justru mengubah kekuatan sawit menjadi fondasi bioekonomi modern yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan inklusif.

Dalam konteks ekonomi makro, kontribusi besar tersebut menegaskan bahwa sawit masih menjadi salah satu penopang paling nyata bagi stabilitas ekspor Indonesia. 

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor ini tetap menjadi sumber devisa yang stabil dan penting. Namun, selain nilai, volume juga memberi konteks penting bagi pembacaan kinerja sawit. 

BPS mencatat berat bersih ekspor minyak kelapa sawit pada 2025 mencapai sekitar 26,67 juta ton. Artinya, terjadi pergerakan fisik komoditas dalam skala yang sangat besar, puluhan juta ton produk yang bergerak dari kebun, pabrik, hingga pasar global.

Kenaikan nilai ekspor pada dasarnya dipengaruhi dua faktor klasik, volume dan harga. 

Sepanjang 2025, harga referensi CPO internasional relatif lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, sementara volume ekspor juga meningkat. Fakta ini mengingatkan kita bahwa lonjakan devisa sawit masih dipengaruhi siklus harga global. 

Karena itu, tantangan kebijakan ke depan adalah menggeser posisi sawit dari sekadar komoditas, menjadi strategi industrialisasi bioekonomi yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi dan tidak semata bergantung pada fluktuasi pasar dunia.

Kesejahteraan dan Ketahanan Energi

Sawit sering dilihat semata sebagai mesin ekspor. Padahal, perannya jauh melampaui itu, termasuk menjadi pilar penting ketahanan energi nasional. Sejak 1 Februari 2023, pemerintah menjalankan mandatori biodiesel B35, yaitu campuran 35 persen biodiesel berbasis sawit dalam solar. 

Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan penerapan B40 mulai 1 Januari 2025, yang menetapkan alokasi sekitar 15,6 juta kiloliter biodiesel pada tahun tersebut, terdiri dari sekitar 7,55 juta kiloliter untuk sektor bersubsidi (PSO) dan 8,07 juta kiloliter untuk sektor non-PSO. 

Kebijakan ini pada dasarnya menciptakan pasar domestik besar bagi minyak sawit dan secara langsung mengubah peta permintaan CPO di dalam negeri.

Dampak kebijakan tersebut mulai terlihat dalam data konsumsi domestik. Hingga Agustus 2025, konsumsi sawit dalam negeri tercatat mencapai sekitar 16,4 juta ton. Dari jumlah tersebut, sektor biodiesel menjadi penyerap terbesar, menggunakan sekitar 8,3 juta ton CPO, disusul sektor pangan sekitar 6,57 juta ton, dan industri oleokimia sekitar 1,48 juta ton. 

Angka-angka ini menunjukkan bahwa sawit tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasar ekspor. Pasar domestik, terutama energi, kini menjadi penopang penting stabilitas permintaan.

Mandatori biodiesel bukan sekadar program energi atau kebijakan lingkungan. Ia juga dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi pasar. Ketika harga global berfluktuasi atau permintaan ekspor melemah, konsumsi domestik melalui program biodiesel dapat menjadi penyangga yang meredam gejolak pasar sawit.

Di sisi lain, peningkatan kontribusi sawit terhadap penerimaan negara juga jauh melampaui peningkatan nilai ekspornya. 

Pada 2025, penerimaan bea keluar sawit mencapai sekitar Rp28,4 triliun, meningkat lebih dari 36 persen dibanding tahun sebelumnya. 

Bahkan pada 2023, kontribusi industri sawit terhadap APBN diperkirakan mencapai sekitar Rp88 triliun, yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta bea keluar. 

Pungutan ekspor yang dihimpun BPDP juga signifikan, sekitar Rp32,42 triliun pada 2023 dan Rp25,77 triliun pada 2024. Sebagian dana tersebut kemudian disalurkan kembali melalui berbagai program strategis, termasuk biodiesel, peremajaan kebun rakyat, dan riset. 

Melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, sebagian penerimaan tersebut juga dialokasikan kepada daerah penghasil. Sebuah upaya memastikan bahwa daerah yang menanggung beban infrastruktur dan lingkungan dari produksi sawit juga memperoleh manfaat fiskal yang lebih adil.

Mesin Bioekonomi dan Material Masa Depan

Tantangan industri sawit pada periode 2026–2030 tidak lagi semata soal berapa banyak yang dapat diekspor, tetapi apakah produk sawit Indonesia masih dapat bertahan di pasar premium dunia. 

Uni Eropa, misalnya, telah menetapkan kerangka regulasi baru melalui EU Deforestation Regulation (EUDR). Walaupun penerapannya sempat ditunda, tenggat waktunya kini jelas: kewajiban utama mulai berlaku pada 30 Desember 2026 bagi operator besar dan menengah, serta 30 Juni 2027 bagi pelaku usaha kecil dan individu. 

Standar baru perdagangan global akan menuntut uji tuntas rantai pasok, geolokasi kebun, dan bukti bebas deforestasi.

Dalam konteks ini, perdebatan lama antara kubu “pro-sawit” dan “anti-sawit” menjadi semakin tidak relevan. Jalan yang lebih rasional adalah meningkatkan produksi lebih banyak minyak dari lahan yang sama, tanpa memperluas tekanan terhadap hutan. 

Kuncinya terletak pada tata kelola yang mampu membangun kepercayaan pasar global sekaligus legitimasi sosial di dalam negeri. Di sinilah peran pekebun rakyat menjadi sangat penting, bukan sekadar catatan pinggir dalam narasi industri.

Data menunjukkan bahwa pekebun rakyat mengelola sekitar 6,9 juta hektare kebun sawit, atau sekitar 41 persen dari total luas perkebunan sawit nasional. Namun produktivitasnya masih relatif rendah, yakni kurang dari 4 ton CPO per hektare per tahun. 

Kesenjangan produktivitas ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Jika produktivitas kebun rakyat dapat ditingkatkan, maka produksi nasional bisa naik tanpa perlu membuka lahan baru. 

Sebaliknya, jika produktivitas stagnan, tekanan ekspansi lahan akan terus muncul, dan pada saat yang sama, petani kecil berisiko tersingkir dari rantai pasok global ketika standar keberlanjutan seperti EUDR mulai berlaku.

Karena itu, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing sawit Indonesia tanpa ekspansi lahan. Pada 2023, program PSR menyalurkan sekitar Rp1,59 triliun kepada 21.910 pekebun untuk peremajaan sekitar 53.012 hektare kebun. 

Pada 2024, dukungan pembiayaan bahkan meningkat signifikan, dengan nilai sekitar Rp10,25 triliun yang menjangkau lebih dari 160 ribu pekebun dengan luasan ratusan ribu hektare. Pemerintah juga mulai meningkatkan dukungan pendanaan PSR hingga sekitar Rp60 juta per hektare, sebuah langkah penting untuk menyesuaikan pembiayaan replanting dengan kebutuhan riil di lapangan.

Pada akhirnya, masa depan sawit tidak hanya ditentukan oleh angka produksi atau nilai ekspor, tetapi oleh kemampuan industri ini membangun legitimasi sosial dan keberlanjutan nyata. 

Legitimasi tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret, yaitu  legalitas lahan yang jelas, penggunaan bibit unggul, pendampingan praktik budidaya yang baik, akses pembiayaan yang inklusif, sistem data kebun yang transparan, serta pembagian manfaat fiskal yang adil bagi daerah penghasil. 

Jika prasyarat ini terpenuhi, sawit Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan akses pasar global, tetapi juga bertransformasi menjadi fondasi bioekonomi tropis yang menghasilkan pangan, energi, dan material masa depan secara berkelanjutan.

Tentang Penulis: 

Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D, lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Desember 1974, merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor tahun 1998. Ia adalah alumni S1 Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Sejak tahun 1999 sampai pertengahan tahun 2000, mewakili propinsi Jawa Timur dalam collaborative riset exchange program ke Jepang. 

Selanjutnya, tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, melanjutkan studi pascasarjana di Negeri Sakura tersebut. 

Gelar Master of Agriculture diperolehnya tahun 2004 di bidang Ekonomi dan Pemasaran Pertanian, Graduate School of Agriculture, Saga University, Jepang. 

Sementara, gelar PhD diperolehnya tahun 2007 dalam bidang Ekonomi dan Kebijakan Pertanian di The United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University, Jepang.

Kuntoro Boga berhasil meraih jabatan fungsional jenjang Peneliti Madya tahun 2010 dan mencapai jabatan Peneliti Utama pada tahun 2017. 

Selama menjadi Peneliti, Kuntoro Boga sangat aktif melakukan kerja sama riset dalam dan luar negeri baik sebagai anggota dan ketua tim peneliti, dan terlibat dalam international project sebagai Collaborating Scientist, Technical Consultant dan project coordinator untuk The Indonesian FAO Project, Bioversity International (CGIAR Consortium), ILRI (International Livestock Institue), ACIAR (Australia), dan AVRDC (Taiwan) Project Development.

Sejak bulan Maret 2018, Kuntoro dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian sampai dengan Juli 2024. 

Selanjutnya sebagai Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan pada 2024-2025. Pada 26 Maret 2025 – 8 Juli 2025 menjadi Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan pada tanggal 9 Juli 2025, dilantik sebagai Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, sampai saat ini.

Saat ini aktif sebagai Pengurus Pusat PERHEPI (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia), Dewan Pengurus Nasional (DPN), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030, dan Ketua Bidang Pangan dan Pertanian DPP HA IPB University periode 2025–2029.