Berita / Nasional /
Ekspor CPO Indonesia Melonjak, Risiko Pungutan Ekspor dan Biaya Logistik Mengintai
Peneliti Afaqa Hudaya dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menekankan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi mengurangi permintaan CPO.
Jakarta, elaeis.co – Nilai ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia pada awal 2026 menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan 26,4% menjadi US$4,69 miliar pada Januari–Februari, sementara volume melonjak 36,3% menjadi 4,54 juta ton. Sektor ini menyumbang 11,1% dari total ekspor nonmigas, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Meski demikian, analis menyoroti sejumlah risiko yang dapat menekan kinerja ekspor dalam beberapa bulan ke depan.
Peneliti Afaqa Hudaya dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menekankan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi mengurangi permintaan CPO, karena negara importir cenderung menahan konsumsi dan mengoptimalkan stok saat menghadapi gejolak harga energi global.
“Harga minyak global menembus US$100 per barel, sementara harga LNG Asia naik hampir 40% dalam sehari. Dalam kondisi ini, permintaan bisa terkoreksi karena inflasi dan pelemahan daya beli,” kata Afaqa, Minggu (5/4).
Lonjakan harga energi juga memicu efek imported inflation, yang berdampak langsung pada konsumsi domestik dan pasar ekspor.
Selain tekanan permintaan, biaya logistik menjadi faktor risiko lain. Gangguan jalur strategis seperti Selat Hormuz meningkatkan biaya pengiriman, premi asuransi, dan risiko distribusi energi global.
Menurut Afaqa, meski harga CPO naik, tambahan pendapatan eksportir terserap sebagian besar oleh kenaikan biaya logistik, sehingga margin keuntungan tetap tertekan.
Kebijakan pungutan ekspor (PE) CPO sebesar 12,5% yang efektif berlaku sejak 1 Maret 2026 turut menjadi perhatian. Indef menilai, dalam kondisi krisis global, kebijakan ini bersifat pro-siklikal karena memperbesar beban eksportir di tengah naiknya biaya logistik dan risiko pasar.
Lonjakan harga energi juga berpotensi menambah beban fiskal hingga Rp50 triliun, sehingga ruang kebijakan pemerintah untuk menjaga daya saing semakin terbatas dibanding Malaysia dan negara pesaing lainnya.
Sebagai langkah antisipatif, Indef merekomendasikan beberapa strategi. Dalam jangka pendek, relaksasi sementara PE CPO dan dukungan logistik penting untuk meredam tekanan biaya. Kebijakan stabilisasi nilai tukar, pengendalian dampak kenaikan harga energi, serta perlindungan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial juga dianggap krusial.
Untuk jangka menengah hingga panjang, diversifikasi pasar ekspor dan penguatan hilirisasi sawit menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk serta mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekspor CPO Indonesia tetap berkelanjutan meski menghadapi gejolak global.









Komentar Via Facebook :