Jakarta, elaeis.co - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai tata kelola industri crude palm oil (CPO) di Indonesia sarat akan konflik kepentingan yang berakibat membikin seluruh pihak pusing.

Pusingnya semua pihak itu kata Saut terlihat dari kebijakan yang dibikin pemerintah berdampak hingga ke tingkat bawah seperti ibu-ibu rumah tangga sampai ke pengusaha.

"Kita bisa melihat bagaimana tata kelola CPO saat ini yang bermasalah yang membuat semua pihak pusing. Saya melihat permasalahan ini muncul karena ada konflik kepentingan," kata Saut dalam Kana YouTube-nya bertema LAWAN KORUPSI: Minya Goreng Simpel Jadi Ruwet: Perilaku Korup, belum lama ini.

Konflik kepentingan itu terlihat kata Saut dari cara pengambilan keputusan yang tidak direncanakan dengan baik oleh pemerintah. Padahal, kata Saut, perenan minyak sawit mentah saat ini tidak hanya sebatas meningkatkan perekonomian, namun sudah masuk ke dalam konsep ketahanan pangan karena seluruh bagiannya bisa digunakan.

"Turunan sawit kan bisa lebih banyak digunakan. Jadi konsep ketahanan pangan itu sudah ada didalamnya," kata dia.

Kendati demikian, dia menilai pemerintah main-main dalam menetapkan kebijakan. "Permainan dilakukan dalam bidang ekonomi hingga politik. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak menangani hal ini dengan baik," ujarnya.

"Padahal, sama-sama diketahui, sawit menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia. Pada tahun 2017 saja, industri sawit menyumbang devisa sebesar Rp239 triliun. Namun, tata kelola industri karut marut," pungkasnya.