Bengkulu, elaeis.co - Perwakilan petani sawit di Kabupaten Bengkulu Utara, Duriman, meminta DPRD Provinsi Bengkulu untuk membantu membebaskan 14 orang petani sawit yang ditahan oleh Polres Bengkulu Utara.

Penahanan tersebut dilakukan paska unjuk rasa anarkis di perusahaan perkebunan sawit PT Bimas Raya Sawitindo (BRS) beberapa pekan lalu. Hingga saat ini mereka belum juga dibebaskan oleh pihak kepolisian.

"Penahanan petani sawit telah berlangsung selama 42 hari dan membuat sejumlah istri petani kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari," kata Duriman, kemarin.

Dia menyatakan bahwa demo pada Januari 2023 silam terjadi karena PT BRS tidak menghargai hak-hak petani sawit.

"Kami melakukan demo karena kami merasa diabaikan oleh perusahaan. Mereka tidak memperhatikan kepentingan kami sebagai petani sawit yang selalu berjuang untuk menuntut dan menolak perpanjangan HGU," jelasnya.

Duriman juga menambahkan bahwa 14 petani sawit yang saat ini sedang ditahan di Polres Bengkulu Utara merupakan tulang punggung keluarga masing-masing.

"Kami berharap DPRD Bengkulu dapat membantu membebaskan rekan-rekan kami agar mereka bisa kembali bekerja dan memberi nafkah bagi keluarganya," ujarnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya membantu memfasilitasi penyelesaian masalah ini dengan pihak kepolisian.

"Kami akan berupaya mempertemukan pihak petani sawit dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik dan tidak merugikan kedua belah pihak," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Andy Pramudya Wardana SIK MM mengatakan, penahanan 14 petani sawit tersebut dilakukan karena adanya dugaan tindakan kekerasan dan perusakan aset milik PT BRS. Namun, ia menegaskan bahwa pihak kepolisian akan tetap memperhatikan hak-hak para petani selama di dalam tahanan.

"Kami akan memproses kasus ini secara profesional," ujarnya.