https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

DPR Minta APH Tindak 84 Perusahaan yang Tak Punya HGU di Riau

DPR Minta APH Tindak 84 Perusahaan yang Tak Punya HGU di Riau

Ilustrasi-perkebunan kelapa sawit. (Dok. Elaeis)


Pekanbaru, elaeis.co - Sebanyak 84 perusahaan kelapa sawit di Provinsi Riau tercatat belum mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU). Ini diungkapkan oleh Gubernur Riau, Syamsuar dalam pertemuannya dengan Komisi II DPR RI di Pekanbaru, kemarin. 

Hal ini pun direspon oleh Wakil Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Dia meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Riau, baik Kejaksaan Tinggi maupun Polda Riau diminta untuk segera melakukan tindakan. 

Pria kelahiran Medan 59 tahun lalu ini mengaku sangat menyayangkan sikap APH yang selama ini terkesan melakukan pembiaran. 

"Yang perlu kita pertanyakan itu kenapa APH diam saja ketika ada pengusaha yang menguasai tanah tanpa hak," kata Junimart. 

Menurut politisi PDIP itu, APH tidak perlu menunggu adanya aduan ataupun laporan dari masyarakat untuk melakukan tindakan terhadap 84 perusahaan itu. 

"Pak Gubernur Riau juga sudah bilang ada lebih kurang 84 perusahaan tidak memiliki HGU. Maka kita minta kepada APH, tidak perlu menunggu aduan. Karena APH memiliki pola bahwa itu bisa merupakan temuan, dan itu harus ditindak sesuai hukum," tegasnya. 

Oleh sebab itu, dia meminta agar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau bisa transparan untuk mengungkapkan perusahaan apa saja yang masuk dalam 84 perusahaan yang tak punya HGU itu. 

"Kalau tak bisa sampaikan secara lisan, sampaikan saja melalui surat ke Komisi II DPR RI," ujarnya.

Komentar Via Facebook :